KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajarannya untuk menerbitkan maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan. Sigit menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain itu, langkah pencegahan juga diperlukan dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Hal itu dilakukan dengan cara sosialisasi Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.
"Kapolda juga menerbitkan maklumat tentang larangan pembakaran hutan dan lahan," kata Sigit dalam keterangannya (3/9).
Baca juga : KLHK Segel Empat Perusahaan di Kalbar terkait Karhutla
Selanjutnya, langkah preventif yang dapat dilakukan ialah mendirikan posko terpadu yang dekat dengan titik rawan karhutla. Selain itu, melaksanakan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla.
Baca juga : Kebakaran Hutan Gunung Sumbing Belum Berhasil Dipadamkan
"Semua stakeholder rutin melakukan patroli baik di darat maupun udara," katanya.
Selain itu, Sigit juga mendorong sejumlah pihak untuk melakukan evaluasi terkait karhutla. Sebab, karhutla masih menjadi momok dari tahun ke tahun.
Terlebih, evaluasi diperlukan agar jika nantinya menghadapi El Nino, semuanya diharapkan selalu siap mengantisipasi agar tidak terjadi karhutla.
"Saat ini sedang dilakukan penelitian saya kira memang dari tahun ke tahun kita harus terus melakukan evaluasi karhutla. Jangan lagi menjadi momok, sehingga itu semua bisa kita lakukan. Apabila kita lakukan evaluasi dan perencanaan dan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan, sehingga apakah itu El Nino ataupun lainnya kita semua selalu siap," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo gelar dialog dengan sejumlah pihak untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (2/9).
Dalam acara itu, turut dihadiri oleh TNI, Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPND), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Dalam diskusi untuk proses pemadaman karhutla, didapati kesimpulan bahwa penanganan karhutla itu tergantung pada jarak titik api itu sendiri.
Terdapat pula informasi bahwa biasanya sumber api berasal dari lahan yang dikelola masyarakat atau perorangan.
Oleh karena itu, Sigit pun menilai bahwa sumber air merupakan hal yang utama dalam menghadapi karhutla. Ia pun meminta jajaran TNI, Polri, Pemda, BPBD, Basarnas, BMKG dan relawan memastikan ketersediaan sumber air.
"Disampaikan ada pembuatan embung saya kira bagus, karena memang, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya sumber air," kata Sigit (2/9).
Dalam penanganan karhutla, lanjut Sigit, diperlukan soliditas dan sinergisitas yang baik antar element pemerintahan. Ia pun menekankan supaya terus menjaga soliditas.
"Mudah-mudahan kita lampaui situasi yang ada dan wilayah rekan-rekan bisa teratasi karena hotspot bisa dikendalikan dengan kerja sama dan dari kesiapan sumber air yang ada. Tentunya bantuan dari pusat apabila ada titik-titik untuk dimodifikasi cuaca bisa dilakukan, agar segera ada hujan karena memang itu tentunya air cepat bisa kembali menggenang dan sumber air cukup," tuturnya. (Z-8).
