PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, menangani masalah tengkes dengan cara keroyokan bersama semua pihak terkait. Salah satu upayan meningkatkan penanganan stunting di kawasan Malang dengan menaikkan insentif kader kesehatan.
"Problem stunting itu makro, terbanyak soal psikologi," tegas Wali Kota Malang Sutiaji, Rabu (31/5) malam.
Karena itu, percepatan penanganan terus dilakukan mengingat angka tengkes di Kota Malang sebanyak 3.220 anak dari 37.000 balita. Angka tengkes itu dari pendataan detail sesuai nama dan alamat saat bulan timbang.
Baca juga: Ganjar Minta Kades Genjot Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, dan Optimalisasi Anggaran
"Tahun ini kita anggarkan untuk menaikkan insentif. Mereka kader kesehatan, bukan hanya mengurusi stunting. Tapi ngurusi kabeh (semua)," katanya.
Saat ini, lanjutnya, kader posyandu di Kota Malang sebanyak 6.202 orang. Setiap kader menerima insentif Rp110.000 per bulan. Dalam mencegah tengkes, tiga kader kesehatan menangani satu balita. Dengan begitu, ia optimistis angka tengkes akan terus menurun. Apalagi, penanganan kerja keroyokan mulai pencegahan melibatkan kantor urusan agama, literasi di masyarakat pranikah sampai usai menikah.
Baca juga: Sleman Ingin Turunkan Tengkes Hingga 4% pada 2024
"Cross cutting dengan keroyokan melibatkan tugas dinas sosial soal bantuan sosial, dukcapil berkaitan dengan data, pekerjaan umum berkaitan dengan sanitasi dan lingkungan. Dinas ketahanan pangan dan pertanian berkaitan ketahanan dan keamanan pangan," ungkapnya.
Selanjutnya, penguatan posyandu. Di mulai posyandu lansia, posyandu anak dan posyandu remaja. Kini, pencapaian tahun 2022 sebesar 8% dari target di RPJMD 14%. "Posyandu anak dikuatkan litigasinya dalam mendeteksi dini stunting. Ibu hamil diperhatikan melibatkan nutrisionis," ujarnya. (Z-3)
