Pelaku usaha mendorong seluruh pihak bisa menjaga situasi demi terciptanya kondusivitas investasi di Konawe Utata, Sulawesi Utara.
Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pekerja Nikel Indonesia (Apeni) Ridwan Laode Bonang ingin aparat penegak hukum baik itu Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dibantu TNI, bisa memastikan bahwa kegiatan pertambangan di Blok Morombo di Konawe Utara bisa berjalan dengan lancar.
Hal tersebut ia sampaikan seiring munculnya isu ditutupnya terminal khusus di lokasi penambangan oleh TNI.
Baca juga: Aspebindo Kritik Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral
"Kami menyarankan agar penegak hukum turun tangan untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Kami ingin kegiatan penambangan berjalan baik demi pemasukan untuk negara, dan kemakmuran rakyat," kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/5).
Menurut Ridwan, yang perlu dipastikan ialah menjaga agar investasi di Konawe Utara tidak terganggu sehingga para investor pun merasa nyaman menanamkan modalnya.
Baca juga: Harga Batu Bara Naik, MBAP Kembangkan Energi Terbarukan
"Intinya, semua sudah diatur dengan baik dan kami ingin semua berjalan lancar," tuturnya.
Menanggapi isu tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kapenrem 143/HO Kendari, Rusmin Ismail, menegaskan tidak ada penutupan yang dilakukan aparat TNI AD di Sembilan Jetty yang berada di Morombo.
Menurut Rusmin, langkah yang diambil oleh TNI hanyalah turun ke lokasi pertambangan untuk melakukan pengawasan dan mencari oknum yang selama ini mengatasnamakan Danrem 143 Haluoleo dalam setiap aktivitas pertambangan di Konawe Utara.
“TNI akan terus melaksanakan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di Konawe Utara dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya. (Z-11)
