UPAYA Pemkab Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) dalam menangani kasus stunting membuahkan hasil menggembirakan. Saat ini, angka prevalensi stunting turun signifikan mencapai hingga 5%.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Novita Sabjan mengatakan pada 2021 prevalensi angka stunting berada pada 21,6%. Angka tersebut turun pada 2022 mengalami sebesar 5% menjadi 16,6 %.
Angka tersebut berada di bawah angka prevalensi Jateng yang mencapai 20,8% dan nasional 21,6%. "Penanganan stunting di Kabupaten Banyumas masuk enam besar terbaik seluruh Jateng pada 2022," jelasnya, Rabu (22/2).
Pada 2022, penurunan prevalensi stunting di Jateng terdapat pada 15 kabupaten/kota dengan penurunan tertinggi sebesar 10,9% yakni Kota Semarang. Meski demikian ada kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus stunting pada 2022. "Ada sekitar 20 kabupaten yang mengalami kenaikan kasus stunting," ungkapnya.
Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan penurunan angka prevalensi stunting harus menjadi target kinerja seluruh jajarannya. "Saya minta seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk bisa terus merumuskan target tersebut. Sehingga, kalau saat ini masih 16,6 persen, artinya harus berhasil menurunkan 2,6 persen, untuk menuju 2024 dengan target sebesar 14 persen, bahkan lebih kecil lagi," ujarnya.
Bupati mengaku bangga, karena setelah dilakukan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas pada awal 2022, OPD bergerak sesuai dengan tupoksinya. “Misalnya intervensi terhadap gizi anak, rehab rumah, penyediaan air dan lain sebagainya telah dilakukan. Bupati juga meminta semua pihak tetap bekerja keras dengan penuh semangat untuk mencapai target nasional penurunan stunting sebesar 14% pada 2024," tambahnya.
Kepala Bapeddalitbang Banyumas Kristanta mengatakan telah menyiapkan berbagai kebijakan terkait penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, baik dalam bentuk RPJMD maupun penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Selain itu, berbagai program penanganan stunting di seluruh OPD terkait harus disinergikan dengan 15 desa lokus yang telah ditentukan.
Ditambahkan dalam penanganan stunting pada 2022, Pemkab Banyumas telah memilih 15 desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentunya. Desa lokus diampu oleh setiap OPD yang terlibat penanganan stunting.
"Permasalahan yang dihadapi antara lain masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya (pemberian) ASI ekslusif, belum semua balita imunisasi lengkap, akses air bersih belum maksimal, serta rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, pernikahan dibawah umur masih tinggi," tandasnya. (OL-15)
