PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah (pemprov Sulteng) mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting di provinsi itu.
Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura mengatakan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, menunjukkan angka stunting di Sulteng 29,7 %. Oleh karena itu, penanganan stunting harus fokus dan serius dilakukan semua pihak. "Saya meminta BKKBN menjadi ujung tombak untuk terus bersinergi dengan OPD lain dalam penanganan stunting,” terangnya, Rabu (8/2).
Menurut Rusdy, BKKBN perlu terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan kualitas keluarga dan membentuk keluarga yang sehat. "Sehingga akan melahirkan generasi yang unggul dan berprestasi ke depan,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton menambahkan, semua OPD di Sulteng sudah diinstruksikan untuk terlibat dalam penanganan stunting di Sulteng. Sehingga, seluruh OPD harus berkolaborasi secara optimal untuk mempercepat penurunan stunting. "Termasuk peran satuan gugus tugas penanganan stunting yang ada lebih diperkuat lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Tenny sudah menjelaskan, percepatan penurunan stunting secara khusus telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam Perpres tersebut, kepala BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting.
Perpres itu telah ditindaklanjuti kepala BKKBN dengen menerbitkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) 2021-2024. "Jadi itu semua merupakan bagian RAN-PASTI. Semua harus mendukung dan dilakukan secara bersama-sama agar percepatan penurunan stunting ini bisa dilaksanakan secara optimal," tandasnya. (OL-15)
