SINERGITAS menjadi kunci penting dalam pembangunan dan eksistensi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sulit diharapkan kebermanfaatan IKN, jika pelaku pembangunan jalan sendiri-sendiri.
Peringatan itu diungkapkan pengamat sosial dan politik dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Dr Enos Paselle, Kamis (2/2).
Dia menjelaskan Badan Otorita IKN harus melakukan sinergi dengan pemerintah provinsi dan daerah penyangga, seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda dan Penajam Paser Utara.
"Otorita memang memiliki kewenangan dan bujet sendiri. Tetapi jangan sampai, mereka mengabaikan pembangunan daerah sekitar, misalnya di bidang infrastruktur," sebutnya.
Infrastruktur di Kalimantan Timur itu di antaranya berupa jalan trans-nasional, bandara internasional, dan pelabuhan internasional. Semua fasilitas itu harus dibenahi, terutama di empat daerah sebagai penyangga utama.
Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman itu menyebutkan sinergi ini bisa terbangun dengan melakukan pengawalan terhadap arah kebijakan dan penyesuaian prioritas antara Badan Otorita, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. "Jangan sampai Otorita IKN berjalan sendiri dan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten juga jalan sendiri. Semuanya harus terkoordinasi dengan baik."
Mega proyek IKN, lanjutnya, tidak sederhana. "Karena itu, jika sampai tidak ada interkoneksi atau superhub, mulai dari aspek ekonomi dan infrastruktur itu, maka potensi pemerintah daerah tidak berkontribusi dengan IKN akan sangat besar."
Untuk itu, komunikasi dua arah dan koordinasi antara pemerintah provinsi, Otorita IKN, dan kementrian menjadi sangat penting.
Terkait isu energi, Enos menyatakan ketersediaan sumber listrik baik di IKN maupun daerah sekitar harus sama-sama terpenuhi. "Jangan sampai hanya kebutuhan IKN saja yang terpenuhi tapi daerah di luar diabaikan. Ini juga termasuk untuk kebutuhan air bersih, sanitasi dan juga pangan."
SDM lokal
Pada kesempatan itu, enos juga mengutarakan soal isu perlindungan masyarakat lokal dan kesetaraan hak dalam berkompetensi di IKN. "Pemerintah sudah menyatakan dalam tanda kutip ada perlakuan khusus untuk SDM lokal. Salah satunya, melakukan pelatihan-pelatihan tenaga terampil dan ahli, sehingga mereka mampu berkompetisi dengan masyarakat di luar daerah."
Dia berharap pembangunan IKN dengan konsep kota hijau ini betul-betul terkoordinasi dengan baik, terarah dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi, amanat undang-undang.
"Arah kebijakannya sudah jelas, tinggal bagaimana pelaksanaannya agar bisa sinkron dengan yang diamanatkan. Di IKN ada harapan besar terkait pemerataan ekonomi Nusantara dan masyarakat indonesia secara umum. Terutama tidak mengabaikan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur," papar Enos.
Dia berharap nantinya kota yang masih dalam “mimpi”, akan menjadi pusat peradaban dengan konsep lingkungan yang berkelanjutan, ekonomi yang merata, tidak mengabaikan SDM lokal, tidak mengabaikan kearifan lokal. "Termasuk di dalamnya transisi energi, peningkatan SDM dan pemanfaatan ekowisata bisa menjadi kenyataaan," tegasnya. (N-2)
