01 December 2022, 13:42 WIB

Jangkauan Luas Prakerja, Warga Pulau Sumba Tambah Penghasilan


Mediaindonesia.com | Nusantara

Antara.
 Antara.
Erlinda Rambu Enga.

KETIKA Program Kartu Prakerja diluncurkan pada 2020, tujuan utamanya yang ingin dicapai ialah meningkatkan kompetensi pekerja di seluruh Indonesia, tidak membedakan mereka yang menjadi penerima di kota atau di desa. Program bantuan pelatihan itu telah diterima oleh 16,45 juta orang sampai dengan November 2022 yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Tanah Air. 

Penerima manfaat tidak hanya berasal dari kota tetapi juga mereka yang tinggal di desa. Survei evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja per September 2022 menemukan sebanyak 60% penerima tinggal di desa. Survei yang sama menemukan bahwa 3% penerima manfaat tinggal di kabupaten tertinggal. Pelatihan yang diberikan Kartu Prakerja juga dapat dinikmati wilayah yang masuk daerah terluar dan terdepan.

Erlinda Rambu Enga ialah salah satu penerima manfaat Kartu Prakerja yang berasal dari Pulau Sumba, salah satu pulau di selatan Nusantara yang berbatasan dengan Australia. Sempat menjadi pengangguran sejak keluar dari pekerjaan di bank pada 2018, ia tertarik mengikuti Kartu Prakerja sejak mendapat informasi mengenai program peningkatan kompetensi itu di media sosial. Erlinda akhirnya diterima menjadi peserta penerima manfaat ketika Gelombang 5 dibuka pada Agustus 2020.

Perempuan berusia 28 tahun itu menyebut diterima menjadi peserta Kartu Prakerja menjadi berkat baginya. Pasalnya, tidak lama berselang sang ayah meninggal dunia membuatnya menjadi tulang punggung keluarga mengingat ibunda yang sakit-sakitan. Meski keluarganya masih memiliki sawah yang hasilnya dijual untuk menopang keluarga besar, dia bertekad untuk tetap memiliki pendapatan yang dihasilkannya sendiri. 

"Dari Prakerja aku tahu yang namanya mencari uang sendiri. Kalau tidak ada Prakerja mungkin aku hanya tidur-tidur karena mungkin menunggu dari usaha pertanian itu," kata Erlinda di Bali, pekan lalu. Perempuan yang berasal dari Kabupaten Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu kemudian memilih beberapa pelatihan yang dapat berguna untuk melamar pekerjaan dan membuka usaha sendiri. Pelatihan yang dipilih ialah penggunaan Microsoft Excel, digital marketing, dan wirausaha online. 

Berbekal sertifikat yang diterimanya usai pelatihan, ia kemudian melamar untuk menjadi mitra Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan petugas untuk melakukan berbagai survei di lapangan. Bukan kali pertama ia melamar menjadi mitra BPS. Namun kali ini berbeda dengan lamaran sebelumnya. Erlinda kemudian diterima menjadi petugas BPS pada 2020 ketika menyertakan sertifikat dari pelatihan Kartu Prakerja.

Dimulai sebagai mitra untuk satu program BPS pada 2020, lulusan Universitas Nusa Cendana di Kupang itu masih dipercaya untuk menjadi mitra survei di Kabupaten Sumba Tengah sampai saat ini. Beberapa survei sudah dilakukannya di beberapa desa di Sumba Tengah untuk BPS termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022. "Kemarin aku sudah dijadikan pengawas, bukan pendata. Aku pemeriksa sekarang," jelas Erlinda soal posisinya di program terbaru BPS.

Bentuk pemanfaatan pelatihan tidak hanya dapat dilihat dari pekerjaannya sebagai mitra BPS. Erlinda juga membuka usaha yang modalnya didapat berkat insentif Kartu Prakerja, tidak hanya satu tapi dua usaha. Secara mandiri Erlinda telah membuka kios bensin eceran di dekat rumah dan toko yang menjual berbagai peralatan upacara adat termasuk menyediakan kain adat Sumba. 

Dia juga kemudian mulai berjualan pulsa dan token listrik menggunakan aplikasi untuk menambah penghasilannya. Ia memanfaatkan pengetahuan soal berjualan online yang didapatnya dari Kartu Prakerja. Erlinda menyebut dirinya sebagai pengacara atau pengangguran banyak acara karena tidak memiliki pekerjaan kantoran tetapi tetap memiliki penghasilan. Menjadi mitra BPS yang dikontrak dan dibayar per program dia bisa mendapatkan sekitar Rp4 juta. Sementara dari berjualan bensin eceran dan kain adat dia bisa menerima pendapatan bersih Rp500 ribu sampai Rp700 ribu per bulan. 

Telah merasakan manfaat pelatihan dari Kartu Prakerja, dia berharap program itu dapat terus dilanjutkan terutama merangkul wilayah kepulauan yang jauh dari kota-kota besar, termasuk kampung halamannya di Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah memiliki angka kemiskinan tertinggi di NTT dengan 25,48 ribu jiwa penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan atau 34,27% dari populasi, menurut data BPS per Maret 2021. Persentase tersebut berada di atas rata-rata angka kemiskinan di Provinsi NTT yaitu 20,99%. Secara khusus dia mengharapkan agar pelatihan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kompetensi individu untuk menekan pengangguran. "Masih banyak pengangguran di daerah kami. Dengan Kartu Prakerja nanti aku bisa ajarkan cara mendaftar dan berusahanya," ujar Erlinda. 

Kartu Prakerja dimaksudkan menjadi program yang inklusif. Selama penyelenggaraannya sejak 2020, program itu telah dimanfaatkan berbagai pihak termasuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan rendah serta penyandang disabilitas. Menurut data Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sampai dengan Oktober 2022, 18% dari penerima manfaat masuk dalam kategori berpendidikan rendah. 

Studi yang dilakukan Bank Dunia bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2022 menemukan 44% di antara peserta Kartu Prakerja berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Jangkauan Prakerja juga berhasil mendorong jumlah pekerja yang pernah mengikuti pelatihan dari 10,25% pada 2020 menjadi 16,36% pada 2022. Untuk 2023, pemerintah berencana melanjutkan Kartu Prakerja dengan fokus lebih kepada peningkatan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja. Program itu rencananya juga memperluas jangkauan dengan pelatihan yang dilakukan secara daring, luring, maupun hibrida atau campuran. Cakupannya akan sama dengan yang sudah tercapai sejauh ini yaitu 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menyebutkan bahwa menghadapi berbagai kemungkinan masa depan, termasuk ancaman resesi, peningkatan kompetensi dan kemampuan relevan untuk para pekerja perlu terus dilakukan. "Yang utama kita harus membekali para pekerja dan calon pekerja dengan skill relevan yang membuat mereka menjadi kompetitif di lapangan kerja. Ini tidak hanya di sektor formal, tetapi juga informal, seperti para pelaku wirausaha kecil dan menengah," kata Denni. (Ant/OL-14)

BERITA TERKAIT