29 November 2022, 21:55 WIB

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat masih Mendominasi Sumber Pendanaan Jawa Tengah


Haryanto | Nusantara

MI/HARYANTO
 MI/HARYANTO
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharan Jawa Tengah,  Taukhid, memberikan keterangan soal perkembangan fiskal di Jawa Tengah

PERKEMBANGAN  fiskal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Oktober 2022
menunjukkan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKD) masih mendominasi sumber pendanaan, dengan nilai nominal sebesar Rp65,17 triliun atau 62,23% dari
total pendapatan daerah. Data itu berdasarkan data Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah

"Dilihat dari postur i-account APBN, TKD yang telah disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp57,29 triliun atau 87,90% dari total alokasi TKD. Adapun kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp81,48 triliun atau 87,45% dari target," kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharan,  Taukhid. Ia didampingi Kakanwil Ditjen Pajak I Ismujiraharjo, Kakanwil DJP II Wiratmoko, Kakanwil Ditjen Bea Cukai Cahya Nugraha, Kakanwil Ditjen Keuangan Negara Jateng-DIY Gunawan Sani dan KPTIK BMN , Taufik, saat memberikan keterangan di Semarang, Selasa (29/11).

Menurut Taukhid, kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai
dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp81,48 triliun atau 87,45% dari target.
Angka  ini mengalami peningkatan Rp11,95 triliun atau tumbuh 17,19%
dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan cukai
Rp36,38 triliun dan Pajak Penghasilan Rp19,89 triliun. Growth pendapatan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (40,08%) dan kenaikan Cukai sebesar (12,88%). Realisasi Belanja Negara membaik namun belanja kementerian dan lembaga mengalami perlambatan.

Realisasi Belanja Negara di Jawa Tengah sampai dengan akhir Oktober 2022 telah mencapai Rp84,45 triliun atau 80,91% dari alokasi tahun 2022. Belanja negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kinerja Belanja K/L mengalami perlambatan dengan realisasi per 31 Oktober 2022 sebesar Rp27,16 triliun atau 69,29% dari alokasi 2022.

Realisasi tersebut mengalami penurunan 10,22% dibandingkan periode yang
sama TAYL. Terdapat 3 jenis Belanja K/L yang mengalami penurunan, yaitu
Belanja Modal sebesar 37,60%, Belanja Barang sebesar 2,91%, dan Belanja
Pegawai sebesar 1,86% dibandingkan periode yang sama TAYL. Diharapkan
kinerja penyerapan dua bulan terakhir dapat diakselerasi dengan baik.

Penyaluran TKD juga mengalami penurunan. Sampai dengan 31 Oktober 2022,
penyaluran TKD di Jawa Tengah telah mencapai Rp57,29 triliun atau 87,90% dari alokasi tahun 2022. Kontribusi realisasi TKD sebagian besar berasal dari DAU sebesar Rp31,99 Triliun (91,48% dari pagu).

Realisasi tersebut turun 1,47% dibandingkan periode yang sama TA 2021, yang disebabkan beberapa jenis TKD mengalami penurunan, yaitu DID sebesar 43,49%, DAK Non Fisik sebesar 5,04% dan Dana Desa sebesar 0,08%.

Khusus penyaluran kredit program baik itu Kredit Usaha Rakyat maupun Ultra Mikro di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Oktober 2022 telah tersalurkan sebesar Rp56,76 triliun kepada 1.620.010 debitur dengan rincian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp56,01 triliun untuk 1.429.184 debitur, dan kredit Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp0,75 triliun untuk 190.826 debitur.

Dibandingkan periode Oktober 2021, penyaluran KUR tumbuh sebesar Rp4,37
triliun (8,46%) dan jumlah debitur turun sebanyak 158.203 debitur.
Sedangkan penyaluran UMi tumbuh sebesar Rp0,09 triliun (14,61%) dan
meningkat 2.568 debitur.

Selanjutnya terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 hingga 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp24,09 triliun yang terdiri dari realisasi bidang Kesehatan senilai Rp3,59 triliun, bidang Perlindungan Masyarakat  sebesar Rp15,35 triliun dan Rp5,16 triliun untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Menyikapi dinamika dampak kenaikan BBM di Jawa Tengah, Kemenkeu Satu Jateng bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya telah berdiskusi, berkoordinasi dan sinergi serta berkomitmen untuk melakukan upaya penanganan dampak dimaksud.

Akselerasi belanja APBN dan APBD melalui forum ALCo Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jawa Tengah. (N-2)

BERITA TERKAIT