27 November 2022, 17:05 WIB

Akomodasi Masukan Masyarakat, Pemerintah dan DPR Diapresiasi


Mediaindonesia.com | Nusantara

Dok.Peradi/Kai
 Dok.Peradi/Kai
Pemberian apresiasi dari advokat untuk pemerintah dann DPR.

PARTISIPASI dan peran serta masyarakat dalam menyusun perundang-undangan memang sangat diperlukan. Sebab bagaimananapun aturan itu dibuat untuk mengatur masyrakat.

Itu sebabnya  tiga organisasi advokat yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) mengapresiasi pemerintah dan DPR RI terkait draf perubahan RKUHP.

Baca juga: Kongres Advokat Indonesia Gelar Rakernas Akhir Mei Mendatang

Ketua Umum Peradi Luhut MP Pangaribuan, Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, dan Ketua Umum DPN Peradi SAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, menyampaikan bahwa sejumlah masukan dari pihaknya telah diakomodasi
Sejumlah masukan itu antara lain terkait pasal-pasal obstruction of justice (tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan), contempt of court (tindak pidana gangguan dan persesatan proses peradilan), dan tindak pidana jabatan terhadap proses peradilan.

"Kami perlu mengapresiasi Pemerintah dan DPR yang sudah mengakomodir masukan kami terkait pasal contempt of court," ujarnya.

Ketiga organisasi advokat itu  juga mengapresiasi perubahan pengaturan pasal contempt of court dengan menjadikannya sebagai delik aduan yang terbatas hanya dapat diadukan oleh hakim. Hal tersebut sebagaimana telah diakomodir dalam bunyi Pasal 280 ayat (2) dan (3) draf RKUHP per 24 November.

"Selain itu, saat proses pembahasan, pemerintah dan DPR juga telah sepakat akan memasukkan advokat sebagai subyek dalam pengadilan yang menjadi sasaran dari contempt of court, mengingat Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum," tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, hanya saja perlu dipastikan pada bagian penjelasan Pasal 280 dalam draf RKUHP yang akan disahkan nanti telah menyebutkan secara spesifik bahwa yang dimaksud aparat penegak hukum juga termasuk advokat.

Para advokat juga mengapresiasi Pemerintah dan DPR yang telah memasukkan pengaturan tindak pidana terkait rekayasa kasus, sebagaimana yang direkomendasi.  "Kami mengapresiasi pemerintah dan DPR yang telah memasukkan pengaturan tindak pidana rekayasa kasus termasuk mekanisme pemberatan jika dilakukan dalam proses peradilan atau oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan sebagaimana yang kami rekomendasikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 278 draf RKUHP per 24 November 2022," jelasnya.

Ketiga organisasi advokat itu pun menyambut baik langkah tim perumus RKUHP yang menghapus pasal karet dalam lingkup tindak pidana obstruction of justice yakni mengenai tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan.

"Kami juga mengapresiasi tim perumus yang telah menghapuskan pasal karet dalam lingkup tindak pidana obstruction of justice yakni mengenai 'tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan' yang mana pada draf RKUHP sebelumnya tidak merinci bentuk-bentuk tindakannya dan tidak menjadikannya sebagai tujuan delik, sehingga rentan untuk disalahgunakan dalam praktik," tandasnya.

Sebelumnya, ketiga organisasi advokat telah menyelenggarakan seminar nasional organisasi advokat untuk memberikan masukan kepada DPR dan Pemerintah terkait RKUHP pada 3 Agustus lalu dengan mengundang Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej hingga Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani untuk menyampaikan secara resmi masukan terhadap draf RKUHP. (RO/A-1)

BERITA TERKAIT