BALAI Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut) diminta lebih tanggap dalam menangani konflik harimau dengan warga manusia yang kerap terjadi. Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Edy menyatakan hingga kini masih sering terjadi harimau masuk ke areal permukiman warga terutama permukiman yang berada dekat dengan kawasan perkebunan atau hutan. "Saya minta ini harus segera diselesaikan terkait konflik manusia dan hewan ini," tegasnya, Rabu (14/9).
Kedatangan harimau ke areal permukiman membuat warga takut dan tidak jarang memangsa hewan ternak. Akibatnya, warga kesulitan merawat tanamannya di ladang dan mengganggu ekonomi keluarga.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada akhir Juni 2022 lalu. Muncul jejak harimau di tiga desa di Kecamatan Sijamapolang, yakni Desa Nagurguran, Desa Sibuntuan dan Desa Sitapongan. Hal ini membuat warga harus lebih berhati-hati jika pergi ke ladang.
Lebih lanjut Edy juga meminta BBKSDA Sumut lebih tanggap menangani perambahan hutan. Dia tidak ingin terjadi lagi perambahan hutan terjadi di Sumut.
Edy juga menekankan BBKSDA Sumut untuk menertibkan penguasaan hewan-hewan dilindungi masyarakat. Perawatan hewan-hewan yang dilindungi harus sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari kepunahan.
Di sisi lain, Kepala BBKSDA Sumut Rudianto Saragih Napitu mengatakan, Sumut merupakan bagian penting dari Program Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Salah satunya adalah wisata prioritas nasional di Sumut," ujarnya.
KLHK, kata dia, ikut berkontribusi di dalam kebijakan tersebut, yakni yang terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya terkait dengan pelestarian lingkungan dan penanganan konflik satwa liar dengan warga, termasuk harimau.
"Kami telah melakukan penanaman dan rehabilitasi hutan yang ada di Danau Toba serta masalah hutan adat dan konflik harimau. Kami juga telah melakukan sinergitas dengan Dinas Kehutanan, terkait perkembangan isu terbaru sesuai dengan skala prioritas," pungkasnya. (OL-15)
