07 September 2022, 12:45 WIB

DPRD dan Mahasiswa Sikka Minta Pemerintah Evaluasi Kenaikan BBM


Gabriel Langga | Nusantara

MI/Gabriel Langga
 MI/Gabriel Langga
Sopir angkot memarkirkan kendaraannnya di halamam DPRD Sikka melakukan aksi mogok menolak kenaikan BBM subsidi, Senin (5/9/2022)

PEMERINTAH telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan pada 3 September lalu. Penaikkan harga BBM ini menimbulkan gejolak dimana-mana, termasuk di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Sebab masyarakat dan usaha belum pulih benar dari imbas pandemi Covid-19. Untuk itu DPRD Kabupaten Sikka meminta pemeritah mengevaluasi penaikkan harga BBM subsidi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka Yoseph Karminto Eri kepada mediaindonesia.com, Rabu (7/9), di kantor DPRD Kabupaten Sikka.

Politisi PKB ini beralasan bahwa situasi pandemi Covid-19 baru saja mereda dan pelaku usaha ekonomi kecil baru bangkit. Lalu dihantam lagi dengan penaikkan harga BBM subsidi yang menyeret kenaikan harga-harga lain karena biaya angkut naik. Pemerintah daerah yang merasakan langsung derita rakyat kecil karena harga barang kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan saat ini.

"Situasi ekonomi sudah mulai bangkit tapi belum pulih benar. Malah pemerintah menaikkan BBM subsidi. Ini kebijakan pemerintah bisa mematikan pelaku usaha kecil yang mulai bangkit," ujar Manto.

Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali soal kenaikan harga BBM subsidi ini. "Saya harap pemerintah tinjau kembali soal kenaikan BBM subsidi tersebut," ucap dia.

Sementara itu, penolakan penaikan BBM datang dari mahasiswa di Kabupaten Sikka yang tergabung dalam organisasi Cipayung plus terdiri dari PMKRI Maumere Santo Thomas Morus, GMNI Sikka, HMI Sikka dan IMM Sikka. Aksi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dari kelompok Cipayung Plus ini berakhir ricuh.

Dalam tuntutannya, mereka meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Menurut mahasiswa Cipayung plus ini menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang tidak tepat di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Dalam kondisi demikian, jelas mereka, kebijakan penaikkan harga BBM subsidi pasti mengorbankan rakyat kecil. Mereka pun  menilai opsi pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai untuk mengurangi dampak inflasi yang timbul akan sangat rentan terjadi dugaan penyelewengan, seperti kasus korupsi bansos terdampak Covid-19. (OL-13)

Baca Juga: Harga Barang Pokok di Temanggung mulai Naik Imbas Penaikan Harga BBM

BERITA TERKAIT