GUNA mengatasi inflasi Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran menginstruksikan para wali kota dan bipati untuk mengambil langkah-langkah strategis.
"Saya minta wali kota dan bupati untuk menugaskan Satgas pangan melakukan operasi pasar, melaksanakan pasar murah, pasar penyeimbang, dan menindak tegas para penimbun bahan pangan," ungkapnya, seusai Rapat Kerja Gubernur Kalteng dengan Camat, Lurah, Kepala Desa.
BPD, Damang, Kepala Sekolah seluruh Satuan Pendidikan, dan pelaku UMKM
se Kabupaten Barito Selatan di Buntok, Sabtu (3/9).
Rapat kerja di Kabupaten Barito Selatan tersebut merupakan bagian dari
rangkaian kunjungan kerja Gubernur Kalteng ke DAS barito, khususnya
Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, pada 2- 4 September.
Sugianto menekankan bahwa gerakan dan upaya tersebut agar dimulai secara serentak pada 5 September 2022. Pemprov Kalteng akan memantau
secara berkala implementasi dari arahan gubernur itu.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalteng pada Juli 2022 tercatat sebesar 6,79% (YoY).
Gubernur Sugianto telah menyampaikan kebijakan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng dalam rangka menurunkan inflasi hingga di bawah 5% sampai akhir 2022.
Langkah-langkah tersebut dipaparkan oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy
Pratowo saat mengikuti langsung Rapat Koordinasi (Rakor) terbatas Tim
Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID) di Ruang Rapat Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana, Jakarta
Pusat, Kamis (1/9).
Pemprov Kalteng menyampaikan upaya pengendalian inflasi dengan
menggunakan strategi 4 K, yakini keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
Strategi 4K di Kalteng yaitu mitigasi dampak kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga.
Selanjutnya, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran 3%-5% dengan menjaga ketersediaan pasokan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi untuk menjaga kelancaran distribusi serta memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
Sugianto mengakui langka-langkah menghadapi inflasi daerah bukan hanya dalam jangka panjang, tapi saat ini diperlukan pula langkah antisipasi jangka pendek. Di antaranya dengan menyelenggarakan operasi pasar
bawang merah dan cabai rawit, serta komoditas lainnya bekerja sama
dengan Bulog.
Kalteng juga menggulirkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yakni Sakuyan (seribu) Lombok, pemberian subsidi biaya transportasi serta penguatan komunikasi belanja bijak untuk menjaga masyarakat dan menahan perilaku konsumtif. (N-2)
