PEMERINTAH Sumatra Utara meminta seluruh pihak terkait bersiaga menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena titik api bertambah signifikan beberapa waktu terakhir.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, pemprov telah meminta para pemangku kepentingan dan seluruh pihak terkait agar siap siaga menghadapi karhutla.
"Termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait, serta organisasi pecinta lingkungan," ungkapnya di Medan, Sabtu (13/8).
Dia menjelaskan, terjadi peningkatan jumlah titik api atau hotspot yang cukup signifikan dalam sebulan terakhir. Pada Juni 2022 terdapat 14 hotspot dan pada Juli 2022 meningkat menjadi 146 hotspot atau 10 kali lipat.
Adapun wilayah dengan hotspot terbanyak pada periode Januari-Juli 2022 adalah Kabupaten Tapanuli Utara (37 titik) dan Tapanuli Tengah (23 titik). Kemudian Kabupaten Labuhanbatu (20 titik), Toba (18 titik), dan Tapanuli Selatan (5 titik).
Bahkan pada 5-9 Agustus 2022, muncul 46 titik api di Kabupaten Samosir dengan luas areal lahan yang terbakar mencapai 392 hektare.
Baca juga: Agincourt Resources Tambah Beasiswa Martabe Tahun Ini
Edy juga mengungkapkan, Sumut memiliki wilayah yang rentan mengalami karhutla karena memiliki 3,7 juta ha lahan hutan dan 261 ha lahan gambut. Potensi karbon yang dimiliki lahan gambut membuatnya mudah terbakar.
Karena itu, dia meminta para pemangku kepentingan dan seluruh pihak terkait untuk siap siaga dan meningkatkan kewaspadaan. Tindakan pencegahan dinilai sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan agar jumlah titik api dapat ditekan.
Dia juga meyakini pendirian posko menjadi salah satu langkah pencegahan. Berbagai teknologi dapat dimanfaatkan dalam pengoperasian posko.
Seperti Polda Sumut yang telah memanfaatkan teknologi satelit dengan aplikasi bernama Lancang Kuning. Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi potensi titik api di sejumlah wilayah hutan di Sumut.
Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait juga dapat memerdayakan potensi masyarakat. Mereka dapat diberdayakan untuk secara bersama memantau pihak-pihak pembakar hutan dan lahan.
"Saat ini ada 11 tersangka yang sedang diproses hukum," katanya.
Kendati demikian, Edy meminta agar penanganan karhutla terlebih dahulu mengedepankan edukasi dan persuasi. Banyak masyarakat yang masih perlu diedukasi agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. (OL-16)
