25 June 2022, 19:00 WIB

Banyumas Jaring Investasi Dalam dan Luar Negeri dengan Inovasi Demi Peningkatan Ekonomi


Lilik Darmawan | Nusantara

MI/LILIK DARMAWAN
 MI/LILIK DARMAWAN
Kota Purwokerto menjadi pusat pertumbuhan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

 

KETIKA kasus covid-19 masih tinggi tidak menjadikan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banyumas, Jawa Tengah
(Jateng) tak lantas diam. Justru ketika terjadi pandemi, DPMPPTSP
terus berinovasi.

Salah satunya adalah meluncurkan Gerakan Legalisasi Usaha Mikro Kecil Banyumas (Gelas Umi Kece Mas).  Inovasi ini menjadi basis data usaha kecil mikro menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas.

Dengan adanya database, maka  pemerintah akan lebih mudah mengambil kebijakan.  Pelaku UMKM yang mendaftar bakal memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengurusannya sangat mudah. Tims DPMPTSP tetap turun ke lapangan pada lokasi-lokasi yang susah sinyal. Namun, untuk daerah dengan sinyal yang baik, warga cukup mengurus secara daring.

"Kebetulan saya berada di Gumelar yang sinyalnya susah. Sehingga ada yang datang ke sini. Ya sudah,  ternyata sangat mudah. Hanya 5 menit sudah rampung," tutur Evi Laely, pelaku UMKM.

Secara aturan, penerbitan NIB untuk pelaku usaha dengan modal maksimal Rp5 miliar, hanya memerlukan waktu 5 menit. Persyaratannya juga mudah, hanya NIK dan NPWP bagi yang memiliki modal di atas Rp500 juta.

Lalu apa keuntungannya mendapatkan NIB? Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro,
Kecil, Menengah Banyumas (Aspikmas) Pujianto mengatakan NIB itu sama
seperti SIM bagi pengendara kendaraan. "Kalau memiliki NIB, berarti
tercatat sebagai pelaku usaha yang diketahui oleh pemerintah. Sehingga
nantinya memiliki hak untuk mengakses permodalan perbankan, bisa
mengikuti program-program tertentu dan mendapatkan fasilitas yang
ada."

Aspikmas ikut serta mendorong, karena dengan adanya NIB, maka usaha
mendapatkan legalitas. "Aspikmas bersama dengan DPMPTSP mendorong agar
pelaku usaha mendapatkan NIB, karena secara organisasi, kami bertanggung jawab atas legalitas pelaku usaha."

Kepala DPMPTSP Amrin Ma'ruf mengatakan pihaknya juga terus mendorong
kepada pelaku UMKM di Banyumas untuk mendaftarkan diri. "Dengan adanya
NIB, maka akses terhadap permodalan perbankan semakin mudah. Selain itu, pemerintah dengan mudah akan memberikan bantuan kepada UMKM kalau telah mencatatkan usahanya. Misalnya pada saat ada bantuan dari pemerintah ketika pandemi terjadi. Bantuan tidak akan salah sasaran," tegasnya.

Sejak adanya percepatan perizinan NIB lewat Gelas Umi Kece Mas, dari 86 ribu UMKM yang terdata di Banyumas, sudah ada 20 ribu yang mendapatkan NIB. Basis data semacam ini penting, karena pemerintah juga
dapat memetakan potensi UMKM yang ada di Banyumas.

"Kami juga terus mendorong supaya semakin banyak UMKM yang mendaftarkan diri. Gelas Umi Kece Mas merupakan salah satu inovasi pada waktu pandemi. Sampai sekarang masih terus ada," tegasnya.

Pondasi Kuat

Mudahnya perizinan di Banyumas, tidak dapat dilepaskan dari sosok Bupati Banyumas Achmad Husein dan Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono. Sejak awal menjabat, keduanya sudah memastikan kalau Banyumas adalah wilayah pro investasi.

Salah satunya adalah dengan membangun Mal Pelayanan Publik
(MPP) yang mulai berdiri sejak Desember 2019.

Kebijakannya jelas. Dengan adanya MPP yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP, maka dinas-dinas tidak lagi mengeluarkan tanda tangan perizinan. Seluruh hal yang terkait dengan perizinan langsung ditangani DPMPTSP sebagai kepanjangan tangan bupati.

"Perizinan terpusat di DPMPTSP. Di sinilah pentingnya koordinasi.  Bupati, Wakil Bupati dan Sekda memiliki kebijakan tepat untuk membangun pondasi proses perizinan yang cepat," kata Amrin.

Dengan dukungan para kepala dinas, sampai sekarang Banyumas telah
mempunyai pondasi yang kokoh. Di sisi lain, ada tim dalam DPMPTSP yang
gencar melakukan promosi investasi. Tidak hanya investor lokal saja,
melainkan juga investor asing. Garansinya adalah keamanan dan kenyamanan berusaha serta perizinan yang cepat. “Kami menggaransi itu semua, sehingga setiap ada investor yang masuk harus benar-benar dilayani dengan baik.

Amrin mencontohkan, ada satu perusahaan asal Thailand yang bakal
berinvestasi di Banyumas. "Langsung saja, DPMPTSP mengumpulkan
dinas-dinas yang terkait dengan perizinan. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang melakukan pendampingan SIMBG, kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengawal Amdal. Hal itu akan mempercepat. Kemudian soal tata ruangnya. Jadi, kami berusaha semaksimal mungkin mengawal  investor yang bakal masuk ke Banyumas," jelasnya.

Dalam kondisi pandemi, lanjutnya, memang cukup menantang. Sebab,
promosinya lebih banyak melalui daring.

"Meski lewat daring, tetapi sejumlah investor sudah melirik Banyumas sebagai tempat investasi. Misalnya beberapa negara seperti Tiongkok, Taiwan, Thailand dan Jepang," tambahnya..

Mereka cukup tertarik mengembangkan sejumlah sektor, terutama energhi
terbarukan berbasis air dan sektor perikanan. Jepang, misalnya, tengah
intens menjajaki budi daya ikan air tawar. Sebab, mereka akan mulai
meninggalkan daging karena peternakan sapi menyumbang cukup tinggi
pemanasan global.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, meski pada masa pandemi,
tetapi investasi Banyumas cukup besar. "Pada 2020, investasi yang
masuk mencapai Rp1,07 triliun. Kemudian pada tahun 2021 mencapai Rp1
triliun lebih. Sebetulnya ini merupakan masa-masa yang sulit, karena
pandemi. Tetapi Alhamdulillah, investasi di Banyumas masih tinggi. Tahun 2022 sekarang, Pemkab Banyumas menargetkan Rp1,2 triliun," jelasnya.

Meski saat sekarang ada sejumlah kendala, di antaranya soal Online
Single Submission (OSS) yang belum optimal. Tetapi, DPMPTSP telah mampu
mengkoordinasikan dinas di tingkat pemkab maupun vertikal untuk membuka
pelayanan di MPP.

"Pada saat diluncurkan, ada 13 dinas dan instansi dengan 103 layanan. Kemudian sebelum UU Ciptaker, ada 26 dinas instansi dengan 240 layanan. Hingga Juni 2022 sekarang, ada 32 jenis dinas dan instansi dengan 1.594 layanan. Jadi, MPP benar-benar menjadi wadah instansi dan dinas untuk melakukan pelayanan," kata Amrin.

Beberapa pelayanan yang memudahkan masyarakat di antaranya adalah
pembuatan paspor, izin tinggal WNA, pengurusan Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) dan lainnya. Khusus untuk pengurusan paspor dan izin tinggal,
tidak harus berdomisili atau KTP Banyumas saja.

Layanan MPP Banyumas yang prima diakui oleh pihak eksternal dengan
mendapatkan berbagai penghargaan. Yakni penghargaan Unit Penyelenggara
Publik kategori Pelayanan Prima oleh Kemenpan RB tahun 2021.

Di tahun yang sama, juga mendapatkan predikat terbaik kedua nasional atas Kinerja  PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh Kementerian Investasi/BPKM tahun 2021. Kemudian nilai 100 MCP Korsurgah KPK RI tahun 2021, penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi di Bidang Pelayanan Publik dari Ombudsman Ri tahun 2021 atau Zona Hijau serta Penanganan Pengaduan Tercepat tahun 2021.

Kerja Sama Antardaerah

Pemkab Banyumas tidak egois, buktinya malah mulai menggandeng
daerah-daerah di Jateng selatan barat untuk berkolaborasi.

"Sekarang kita tidak bisa sendiri. Itu sudah terbukti pada saat
penanganan kasus covid-19. Antardaerah saling kerjasama. Pemkab Banyumas kemudian berinisiatif untuk menjalin kerjasama. Bahkan, tidak hanya Jateng selatan dan barat, tetapi Temanggung juga ikut," jelas Amrin.

Dia menjelaskan, masing-masing daerah memiliki potensi dan sumberdaya
yang berbeda. Yang telah berjalan selama ini, Cilacap yang merupakan daerah industri menengah dan berat. Kemudian industri menengah
dan bawah ada di Purbalingga. Sementara Banyumas merupakan daerah jasa
dan perdagangan, serta Banjarnegara dan Wonosobo merupakan produsen dan penyuplai serta pariwisata.

"Dengan potensi masing-masing seperti ini, maka tidak mungkin
antardaerah egois. Banyumas memang memiliki kawasan industri yang tengah dikembangkan. Namun Cilacap dan Purbalingga lebih potensial. Kalau memang Banyumas tidak bisa, misalnya, maka tentu akan ditawarkan ke Cilacap atau Purbalingga. Begitu juga sebaliknya, kalau ada perusahaan sektor jasa dan perdagangan. Intinya, antardaerah saling
kolaborasi," tegasnya.

Bahkan, lanjut Amrin, nantinya peta potensi bisa digabung menjadi satu
melalui sistem informasi tata ruang. "Jika sebelumnya, hanya setiap
kabupaten. Tetapi kalau ada sistem informasi tata ruang bersama, maka
investor akan lebih mudah. Mereka dapat memilih sesuai dengan potensi
dan pengembangan wilayah masing-masing,"jelasnya.

Ini merupakan awal dari kolaborasi. Diawali dari perizinan kemudian
masuk ke kerja sama antardaerah. Karena sesungguhnya ujungnya sama,
menuju masyarakat sejahtera. Kuncinya dengan inovasi yang mampu menarik
investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. (N-2))

 

BERITA TERKAIT