24 April 2022, 12:22 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Pastikan Jateng Bebas Macet dan Taat Prokes


Mediaindonesia.com | Nusantara

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
 ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
 Tol Pejagan-Pemalang di Desa Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi, Kepolisian Daerah dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memitigasi kemacetan arus mudik lebaran 2022. Pasalnya sebanyak 23,5 juta pemudik diprediksi akan menuju sejumlah daerah di Jawa Tengah atau paling banyak se-Indonesia.

Rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan seperti pasar tumpah harus diantisipasi. Memastikan kelancaran jalur mudik merupakan tugas pemerintah yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat.

Begitu pula, kata Wakil Ketua bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai NasDem Jawa Tengah ini selama musim mudik, lebaran dan arus balik pemerintah mesti menegakkan protokol kesehatan khususnya di tempat wisata. Tidak lupa, semua pemudik ke Jawa Tengah harus mengikuti peraturan pemerintah yakni telah divaksin booster.

"Tahun ini merupakan kali pertama masyarakat diberikan izin untuk mudik usai dua tahun lamanya dilarang dan diatasi dengan alasan menekan penularan covid-19. Uporia bisa muncul pada momentum mudik kali ini sehingga Pemprov, Polda dan Dishub Provinsi Jawa Tengah perlu memitigasi dan mengantisipasi kemacetan selama arus mudik," papar Eva dalam keterangannya.

Srikandi NasDem yang terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V (Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta) itu mengatakan kenyamanan masyarakat untuk menjalani mudik tahun ini harus diperhatikan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Sebab masyarakat yang merantau sudah merindukan momen untuk berkumpul bersama sanak saudara di Jawa Tengah usai dua tahun dibatasi untuk mudik.

"Titik-titik kemacetan seperti perempat antar kabupaten/kota dan pasar tumpah perlu disediakan petugas pengatur lalu lintas yang stand by selama 24 jam guna mengurai kepadatan kendaraan supaya tidak menunggu macet. Ditambah juga pos kesehatan, bahan bakar, rest area dan sarana pendukung lainnya harus tersedia dan terjangkau pemudik," paparnya..

Tidak kalah penting, kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai NasDem Surakarta itu, mengatakan pengecekan syarat mudik tahun ini yakni sudah divaksin booster patut ditegakkan. Tujuannya jelas, kata dia, supaya pemudik dan masyarakat yang dikunjungi terjaga dari potensi penularan covid-19.

"Jika ditemukan pemudik yang melanggar aturan itu petugas di lapangan harus tegas. Sebab pelonggaran mudik bukan berarti kita permisif terhadap potensi penularan covid-19," terangnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini, protokol kesehatan di seluruh Jawa Tengah harus tetap ditegakkan meskipun di tengah arus mudik, lebaran hingga arus balik. "Tempat wisata harus diawasi untuk implementasi protokol kesehatan. Kerumunan dan penggunaan masker juga tidak boleh lengah dari pengawasan. Kita inginkan bersama Jawa Tengah lancar mudik dan terbebas dari klaster covid-19," tegasnya.

Ia pun mengingatkan kepada pemudik khususnya ke Jawa Tengah supaya berangkat di puncak arus mudik. "Itu supaya lebih terjaga dari kepadatan lalu lintas. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudari yang akan ke Jawa Tengah memastikan sehat saat membawa kendaraan dan berisitirahat ketika dirasa lelah atau mengantuk. Saya mengucapkan selamat mudik dan berlebaran," pungkasnya.

Diketahui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2022.

Hasilnya, terdapat lima provinsi dengan tujuan perjalanan terbanyak yang dipimpin oleh Jawa Tengah sebanyak 23,5 juta orang atau mewakili 27,5%.

Kemudian, Jawa Timur diprediksi akan didatangi 16,8 juta pemudik atau sebesar 19,6%, disusul oleh Jawa Barat (non-Bodebek) sebanyak 14,7 juta orang atau 17,2 persen.

Posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Jabodetabek sebesar 5,9 juta orang dengan persentase 7%, serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau 3,9 juta orang dan persentase 4,6%. (OL-12)

BERITA TERKAIT