KEPALA desa yang berada di delapan desa di wilayah Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur diduga tidak transparan dalam penggunaan dana desa. Hal ini membuat sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Pemerhati Desa Kecamatan Tanawawo mengadukan masalah ini kepada Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo.
Juru bicara Forum Pemerhati Desa Kecamatan Tanawawo, Romo Zakarias Dhena mengatakan, pihaknya terpaksa melaporkan masalah ini kepada Bupati Sikka terkait delapan kepala desa yang tersebar di Kecamatan Tanawawo. Khususnya dalam menggunakan anggaran dana desa setempat tidak transparan kepada masyarakat. Akibatnya banyak pembangunan di delapan desa itu menjadi macet.
Ditambah lagi kata dia, banyak item pekerjaan proyek pemerintah dikerjakan tidak sesuai RAB. Akibatnya juga delapan desa di Kecamatan Tanawawo ini tidak pernah maju-maju. Padahal, banyak dana desa yang bersumber dari APBN terus mengalir ke desa untuk melaksanakan pembangunan di desa.
Ia pun mengaku saat ini masyarakat yang ada di delapan desa itu tidak berdaya dan kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi tentang dana pembangunan desa.
"Semua dana pembangunan yang ada di desa terkesan tertutup. Jadi saya simpulkan bahwa hambatan pembangunan delapan desa di Kecamatan Tanawawo yang menyebabkan pembangunan menjadi lambat, macet dan tidak maju-maju karena terkunci rapatnya dana APBdes dan RAB kepada masyarakat," kata Romo Zakarias, Rabu (9/3).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Kristianita Fitriani menyampaikan ada beberapa modus yang dilakukan untuk mengkorupsi dana seperti pengurangan volume pengerjaan, realisasi belanja, pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh oknum-oknum tertentu.
"Saya beri contoh misalnya jalan, seharusnya 100 meter dikerjakan hanya 80 meter. Kemudian soal realisasi belanja, misalnya pengadaan semen dengan harga pasaran sekian tetapi melampaui dari harga dan lain sebagainya. Ini merupakan modus-modus yang dilakukan untuk melakukan penyelewengan dana desa," papar dia.
Terkait ini, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mengatakan, apa yang dilakukan oleh warga menunjukkan kepedulian terhadap desanya. Yakni pembangunan sepatutnya transparan, dari rencana dan penggunaan dana desanya.
Bupati mengakui, kegiatan pembangunan di desa masih didominasi oleh elit-elit lokal. Namun, saat ini perlu ada gerakan bersama untuk mengawasi pembangunan yang ada.
Ia menjelaskan, saat ini di pemerintahan memang ada pengawasan formal yang sudah dibentuk oleh kelembagaan, namun dalam perkembangan dan situasi yang ada masih ada kebocoran-kebocoran yang terjadi di desa-desa.
Untuk itu, dirinya menganggap perlu adanya elemen-elemen masyarakat yang perlu dikuatkan, untuk melakukan pengawasan di masyarakat terhadap penggunaan dana desa.
"Saya minta masyarakat untuk tetap melakukan tugasnya sembari mengatakan bahwa apa yang dilakukan saat ini juga merupakan bentuk pengawasan. Kita masih menemukan belum adanya transparansi secara total di desa-desa terkait penggunaan anggaran dana desa," harap Bupati Sikka. (OL-13)
Baca Juga: Pupuk Kujang Jamin Stok Pupuk Subsidi di Tasikmalaya Aman
