KOMISI A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Pemda DIY memberikan tambahan asuransi untuk Nakes (tenaga kesehatan) dan relawan yang menangani covid-19.
Dana untuk asuransi tersebut, kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, dapat diambil dari dana tak terduga di APBD DIY 2022. Menurut dia, para Nakes dan relawan bekerja dengan risiko tinggi, sehingga sudah sepatutnya mendapat perlindungan berupa asuransi.
"Sampai hari ini kasus covid di DIY masih tinggi dan tren penggunaan bed rumah sakit juga mengalami kenaikan. Bahkan, angka kematian juga meningkat, dengan rata-rata 20 orang sejak empat hari terakhir," ucap Eko.
Baca juga: BOR Pasien Covid-19 Nonkritikal di DIY di Atas 50 Persen
Menurut dia, Pemda DIY memiliki anggaran tak terduga sebesar Rp94,7 miliar. Selain untuk membantu penanggulangan bencana lain, termasuk Merapi dan dampak bencana alam, dana tersebut dapat digunakan untuk dampak penanggulangan covid-19. Tidak hanya di Pemda DIY, tetapi di kabupaten/kota juga memiliki anggaran yang serupa dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah mereka tetapkan di APBD.
"Kabupaten Gunungkidul tersedia dana Rp48,3 miliar, Kota Yogyakarta Rp56,3 miliar, Kabupaten Kulonprogo Rp21,3 miliar, Kabupaten Sleman Rp52,5 miliar dan Kabupaten Bantul Rp 5,7 miliar," jelasnya.
Sementara dari Gugus Tugas Covid-19, kasus covid-19 di DIY bertambah 1.310 dengan kasus meninggal dunia sebanyak 16 kasus.
Varian Omikron
Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan sampai saat ini kelurahan di Kota Yogyakarta belum ada yang masuk dalam zona merah, meski angka covid masih tinggi. Ia mengatakan, selain penambahan yang tinggi, angka kesembuhan di Kota Yogyakarta juga cukup tinggi.
Wakil Wali Kota Yogyakarta itu membenarkan selama adanya temuan varian omikron, sebenarnya juga sudah melampaui varian Delta. Variabelnya sudah di atas 4.000 kasus. Namun kebanyakan yang terkonfirmasi omikron ini kebanyakan bergejala ringan atau bahkan tidak bergejala sama sekali. Dikatakan, pemerintah juga sudah memberlakukan berbagai kebijakan untuk meredam laju tambahan angka covid-19. Salah satunya pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang kembali dihentikan dan diganti dengan daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).(OL-5)
