05 March 2022, 19:15 WIB

DPR Papua Kutuk Aksi Biadab KST di Puncak


Marcel Kellen | Nusantara

DOK/MEDCOM
 DOK/MEDCOM
Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda

 

WAKIL Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengutuk aksi Kebrutalan
kelompok separatis teroris (KST) yang membunuh delapan karyawan PT
PT Palapa Timur Telematika. Peristiwa itu terjadi di kamp lokasi pembangunan tower base transceiver station (BTS) 3 Telkomsel di Kampung Kago, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (02/03).

"Kami sangat menyesalkan tindakan tidak berprikemanusiaan itu. Kami
mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan KST yang sudah
menewaskan delapan karyawan di satu perusahaan yang ada di wilayah Beoga. Kenapa mereka harus dibunuh, padahal mereka tidak bersalah," kata Yunus Wonda, Sabtu (5/3).

Politisi Partai Demokrat itu meminta jangan ada lagi aksi KST yang
berpeluang terus melahirkan gejolak dan mengorbankan orang lain yang tak berdosa.

"Cara-cara begini ini membuat Papua semakin tidak nyaman, rakyat di sana yang jadi korban. Kita berharap supaya semua orang harus bisa menahan diri. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh KST terhadap delapan karyawan itu merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi," tuturnya.

Ia menegaskan meskipun KST membunuh delapan karyawan, itu tidak akan
membuat Papua merdeka hari ini. Tapi justru, masalah akan terus ada jika di antara kedua belah pihak tidak ada yang bisa menahan diri. Pasalnya kekerasan akan melahirkan kekerasan lagi, sehingga orang yang tak bersalah dan tak tahu apa-apa jadi korban atas tindakan brutal mereka.

Untuk itu, Yunus Wonda meminta semua pihak agar dapat menahan
diri. Baik TPN OPM maupun TNI/Polri bisa menahan diri untuk mencipatakanPapua ini menjadi aman dan nyaman.

"Mungkin setelah menembak, kelompok ini akan hilang dan lari. Kasihan
masyarakat di sana yang terus jadi sasaran. Ini semua orang harus bisa
menahan diri, baik TPM OPM maupun TNI/Polri harus bisa menahan diri. Papua sudah terlalu banyak pertumpahan darah dan sudah banyak yang
jadi korban di atas tanah ini," urai Yunus.

Selain itu, kata Wonda, pihaknya juga minta kepada pemerintah pusat menyudahi dulu program-program tentang pemekaran. "Setop bicara pemekaran, sebaiknya cari solusi dan fokus selesaikan masalah konflik di Papua."

Penasihat Fraksi Demokrat di DPR Papua itu juga mengatakan, pihaknya tak berbicara masalah Papua merdeka atau NKRI harga mati. "Kita bicara kemanusiaan, karena sampai hari ini masih saja terus terjadi kekerasan, gejolak, dan penembakan. Yang jadi korban adalah masyarakat." (N-2)

BERITA TERKAIT