23 February 2022, 22:25 WIB

Farhan Meminta Pemerintah Daerah Berinovasi Menyediakan Akses Internet


Bayu Anggoro | Nusantara

MI/BAYU ANGGORO
 MI/BAYU ANGGORO
Anggoro Komisi I DPR RI Muhammad Farhan

PEMERATAAN akses internet fiber optik di desa-desa tertinggal
di Indonesia dinilai masih membutuhkan kepastian. Bahkan, tak sedikit
di pelosok-pelosok dan terpencil masih tak terjangkau akses sinyal provider.

Termasuk di Jawa Bart, yang saat ini masih membutuhkan dukungan ketersediaan akses internet dengan skala besar.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menilai, jajaran pemerintah di daerah harus lebih berani dalam berinovasi menerapkan infrastruktur teknologi menyediakan akses internet di pelosok.

"Pemerintah di daerah terutama kabupaten perlu lebih aktif menjalin
komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memanfaatkan berbagai program nasional untuk diadopsi di daerah," ujar Farhan, Rabu (23/2).

Dia menerangkan DPR saat ini terus menekan optimalisasi realisasi Palapa Ring oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kemenkominfo.

Palapa Ring atau kadang disebut dengan istilah Tol Langit yaitu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi dan 440 kota kabupaten di Indonesia. Total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.

Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring
Integrasi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan
keandalan infrastruktur digital pada 2022.

"Akan dikawal transformasi digital karena Kemenkominfo pun memiliki kepentingan untuk pemerataan distribusi program akses internet," katanya.

Farhan memastikan kinerja pemerintah memperluas akses internet ke
pelosok diawasi intensif oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi 1
DPR.

"Secara rutin dalam setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi 1, Menkominfo selalu melaporkan perkembangan. Apalagi kita juga sudah
membentuk Panja Penyediaan Internet," katanya.

Farhan menambahkan, kebutuhan internet yang stabil ini jadi kondisi
kritis karena pengembangan daerah dari sektor SDM maupun energi terus
meluas ke pelosok.

"Masalah terbesar dalam pengadaaan infrastruktur internet adalah suplai energi listrik. Seharusnya penyediaan akses internet di wilayah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal) sejalan dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT)," tegasnya.

Salah satu pemerataan akses di pelosok sudah dilakukan di Kabupaten Pangandaran. Daerah ini mendapat bantuan akses internet fiber optik untuk 138 titik yang tersebar di desa, sekolah, kantor pemerintahan, hingga lokasi wisata dan area publik untuk memangkas kesenjangan sosial dan akses komunikasi dengan daerah lain. (N-2)

BERITA TERKAIT