24 January 2022, 19:40 WIB

Akses ke Ibu Kota Negara Baru Bakal Dilengkapi Tol Bawah Laut


Insi Nantika Jelita | Nusantara

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
Proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi salah satu akses masuk ibu kota negara baru.

PEMERINTAH berencana membangun tol bawah laut dari Kota Balikpapan menuju Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis Sumadilaga menjelaskan, untuk mempermudah akses dari Bandar Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan menuju ibu kota negara, bisa ditempuh melalui terowongan bawah laut itu.

"Sebelum sampai ke ibu kota yang baru harus lewati Teluk Balikpapan. Melewati teluk itu bisa lewat jalur atas atau bawah, kami sedang mengkaji alternatifnya di bawah laut," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (24/1).

Dia mengatakan, tol bawah laut itu termasuk dalam lintasan jalan tol yang direncanakan dibangun sepanjang 47 kilometer di IKN. Untuk target kapan proyek ini rampung dibangun dan berapa biaya yang dikucurkan pemerintah, Danis enggan mendetailkan.

"Ini masih dikaji. Belum (bisa disampaikan) soal estimate kapan dan biayanya. Intinya, akses ini (tol bawah laut) dalam rangka sustainability lingkungan. Kami tengah mengkaji alternatifnya dengan tunnel atau terowongan bawah laut," jelas Danis.

Baca juga: Angin Kencang Rusak Sekolah dan Rumah di Subang

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN ini memastikan, dengan adanya tol bawah laut menjadi alternatif baru dalam menggantikan akomodasi untuk menyeberang sungai atau teluk yang selama ini menggunakan jembatan di atas laut.

"Tentu ini untuk mempermudah konektivitas masyarakat. Jadi, kita masih pelajar ini," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tidak digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dana itu sudah diputuskan sebesar Rp451,64 triliun dan terdiri atas tiga bidang.

Tiga bidang adalah bidang kesehatan dengan total anggaran Rp125,97 triliun, bidang perlindungan masyarakat Rp150,8 triliun, dan penguatan ekonomi sebesar Rp174,87 triliun.

"Dari tiga bidang tersebut tentunya yang ekonomi terkait dengan infrastruktur ketahanan pangan, ICT (teknologi dan informasi), UMKM , investasi pemerintah dan perpajakan,” ucapnya saat konferensi pers PPKM secara daring, Senin (24/1). (OL-4)

BERITA TERKAIT