06 January 2022, 17:37 WIB

Wapres Minta Masalah Klaim Lahan Hunian Tetap di Palu Selesai Februari 


Indriyani Astuti | Nusantara

Antara/Basri Marzuki
 Antara/Basri Marzuki
Lahan yang dipersiapkan untuk hunian tetap penyintas bencana Palu di Kelurahan Tondo, Palu, Sulawesi Tengah

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menegaskan masalah klaim lahan di lokasi pembangunan hunian tetap untuk korban bencana di Palu, dapat diselesaikan Februari 2022. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, di Gedung Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (6/1), penyelesaian hunian tetap di Kabupaten Tondo II, Kota Palu, terkendala klaim lahan milik warga. 

"Ini akan kita selesaikan secara cepat dan koordinatif," ujar Wapres dalam kunjungan kerja ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Wapres meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, likuefaksi, dan tsunami. 

Sebagai informasi, hunian tetap untuk penyintas bencana di Kota Palu, yang disiapkan yakni seperti Huntap Tondo 1, Duyu, Pombewe, dan beberapa lokasi satelit lainnya, terdapat dua lokasi lain yang akan menjadi kawasan Hunian Tetap untuk relokasi korban bencana tersebut, yakni Huntap Tondo II dan Talise. Hanya saja, pada lokasi Tondo II, ujar Wapres, ada masalah klaim lahan oleh warga. 

Berdasarkan informasi yang diterima Wapres, ia mengatakan sekitar 11 ribu warga yang harus direlokasi akibat bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. Setelah dilakukan validasi, 9.800 penyintas yang dapat direlokasi. Beberapa telah bermukim di hunian tetap Tondo I. 

Wapres menugaskan Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota Palu menyelesaikan masalah klaim lahan di Tondo II. Opsi lain apabila masalah itu tidak selesai, Wapres mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan di Kecamatan Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah untuk merelokasi warga hunian tetap. 

"Tanahnya sudah tidak ada persoalan lahannya di Pombewe," ucap Wapres. 

Baca juga : Binda Lampung Tetap Giatkan Vaksinasi Anak dan Lansia

Menurut Wapres, Pombewe diproyeksikan menjadi lokasi hunian tetap, karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Tondo. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen membangun fasilitas pemukiman dengan mengusung konsep smart village. 

Konsep tersebut, ujar Wapres, berupa penataan kampung sekaligus tempat kegiatan usaha bagi masyarakat. Sehingga warga direlokasi yang umumnya nelayan, tidak kehilangan mata pencaharian. 

"Ini menjadi model yang kita lakukan di beberapa tempat ketika terjadi relokasi daerah, termasuk di Lumajang," terang Wapres. 

Dalam kunjungan kerja ke Kota Palu, Wapres meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap di Tondo I dan II. Wapres juga menyerahkan sertifikat pada tiga perwakilan penyintas penerima bantuan hunian tetap. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah (Sulteng) Salahudin menjelaskan, hunian tetap Tondo II, berdiri di atas lahan seluas 65,30 hektare dengan target hunian sebanyak 800 unit. Terdapat 47 klaim oleh masyarakat di atas lahan tersebut, dua diantaranya, terang Salahudin, telah bersertifikat. (OL-7)

BERITA TERKAIT