PRESIDEN Joko Widodo meninjau pengerjaan sodetan atau terusan akses jalan menuju ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur, Selasa (24/8). Sodetan tersebut berlokasi di KM 14Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang baru saja diresmikan Kepala Negara.
"Kita ingin melihat ini lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana. Bagaimana nanti membawa logistik," ujar Jokowi.
Dalam peninjauan tersebut, presiden didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Ketiganya tampak berdiskusi, memproyreksikan rencana pembangunan infrastruktur dan menyocokkannya dengan peta yang mereka pegang. "Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PU-Pera melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan lokasi calon IKN merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada di tengah Nusantara. Oleh karena itu, menurutnya, rencana memindahkan ibu kota adalah keputusan tepat.
"Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan dan industri," ungkap Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Ia juga memastikan bahwa proses pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan secara benar karena disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan.
"Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan, Pak. Begitu saran saya. Menteri PU-Pera juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang," tandas Prabowo.
Adapun, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN. Menurutnya, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.
"Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan," ucapnya. (OL-8)
