18 February 2021, 18:30 WIB

Bupatinya Tersangkut Korupsi ASN Pemkab Muara Enim Galau


Dwi Apriani | Nusantara

MI/Dwi Apriani
 MI/Dwi Apriani
Plh Bupati Muara Enim, Nasrun Umar.

BUPATI dan Wakil Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dan Juarsyah belum lama ini tersandung masalah hukum yakni diduga korupsi dalam proyek infrastruktur di Dinas PUPR Muara Enim. Ditambah lagi, Sekertaris Daerah Muara Enim meninggal dunia karena terpapar Covid-19.

Karena kekosongan posisi tersebutlah, Gubernur Sumatra Selatan menempatkan Nasrun Umar sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Muara Enim. Usai ditugaskan, Nasrun Umar menargetkan hal utama yang dilakukan adalah membenahi manajemen ASN di Muara Enim.

Ia meyakini saat ini ASN di Pemkab Muara Enim membutuhkan adanya kenyamanan dan kehadiran pemimpin, dan dengan kondisi yang ada maka sangat diperlukan adanya konsolidasi dengan semua jajaran ASN yang ada.

"Saya datang kesini untuk mengayomi semuanya, kita tidak bicara politik tapi sebagai profesionalisme ASN yang mendukung pemerintahan birokrasi di Muara Enim," kata Nasrun, Kamis (18/2).

Diakuinya, Pemprov Sumsel sebagai pihak yang menaungi pemerintah kabupaten/ kota sangat prihatin tentang kondisi pemerintahan Kabupaten Muara Enim saat ini. Menurutnya, kondisi Pemerintahan di Muara Enim memprihatinkan karena Bupati dan Wakil Bupati sama-sama terjerat hukum sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan.

"Ternyata di Muara Enim sungguh membuat kita prihatin, Bupati dan Wakil Bupati tersandung hukum, walaupun kita harus tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," tuturnya.

Hal inilah yang menurutnya dapat menimbulkan beban psikologis para para ASN sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan. Untuk itu, ia akan segera membuat pertemuan guna menenangkan hati ASN.

"Tentu ada kegalauan pada ASN, tapi itu tak boleh terjadi. InsyaAllah kita akan konsolidasi bersama," ungkapnya. Nasrun mengimbau kepada ASN, untuk
tetap tenang dalam kondisi apapun. Sebab pemerintahan dan pelayanan publik tetap harus terjaga dengan baik karena fungsi dan tugas pemerintah. (OL-13)

 

BERITA TERKAIT