30 October 2020, 07:01 WIB

Warga Binaan Rentan Administrasi Kependudukan


Mediaindonesia.com | Nusantara

ANTARA FOTO/Ampelsa
 ANTARA FOTO/Ampelsa
Warga binaan memotong batangan besi saat mengikuti pelatihan jasa kontruksi, di Lembaga Permasyarakatan Kelas III A, Lhoknga, Aceh Besar.

KETUA Forum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-Provinsi Lampung Ketut Partayasa mengatakan bahwa warga binaan di lembaga pemasyarakatan termasuk rentan dalam hal kelengkapan administrasi kependudukan.
  
"Selain warga yang tinggal di daerah bencana alam, di hutan atau pulau dan orang telantar di Dinas Sosial, warga binaan termasuk ke dalam rentan administrasi kependudukannya," kata Ketut Partayasa di Bandarlampung, Kamis (29/10).
  
Ia mengatakan bahwa pihaknya punya strategi jemput bola dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembuatan KTP elektronik bagi warga yang rentan kelengkapan administrasi, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Rajabasa. Dalam menjalankan strategi jemput bola, pihaknya telah meminta jajaran disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa setempat agar warga rentan mudah mendapatkan KTP-el.
  
"Insyaallah, dengan kebersamaan, semua dapat selesai dan bisa diatasi dengan baik," lanjutnya. 

baca juga: Tiga Kecamatan Kena Dampak Debu Vulkanik Gunung Sinabung
  

Selama pandemi covid-19 melanda negeri ini, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh disdukcapil agar layanan pembuatan dokumen kependudukan berorientasi pada sistem daring. Menurut dia, dengan menggunakan sistem daring, pelayanan di disdukcapil akan sedikit sekali mengalami hambatan, bahkan dengan adanya pandemi covid-19 masyarakat tambah melek teknologi.
  
"Kita bisa ambil hikmahnya dari covid-19 masyarakat melek teknologi. Namun, prinsipnya disdukcapil di Indonesia semuanya memiliki inovasi dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan," terang Ketut. (Ant/OL-3)

BERITA TERKAIT