Regulasi terkait digitalisasi perizinan penyelenggaraan event memasuki tahap uji coba secara terbatas selama satu bulan untuk penyelenggaraan event konser berskala nasional tanpa penampil asing di enam lokasi terpilih, yaitu GBK, JCC, JIExpo, Ancol BCIS, ICE BSD, dan Community Park PIK 2.
Pada tahapan uji coba ini diharapkan para pelaku penyelenggara event memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem perizinan. “Uji coba dimulai pada 11 September 2023. Targetnya, perizinan bisa diterbitkan tepat waktu. Uji coba ini pasti banyak masukan, jadi tidak akan langsung mulus, pasti ada beberapa tahapan. Tapi ini adalah sebuah upaya menciptakan sistem yang holistik, terintegrasi, dan mudah. Jadi mohon diberikan masukan, agar proses penyempurnaan maksimal,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam konferensi pers Uji Coba Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event.
Jumpa pers juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Abdullah Azwar Anas selaku Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Wamenparekraf/Wakabaparekraf Angela Tanoesoedibjo, Asisten Operasi Kapolri Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca, Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Merdisyam, Deputi Bidang Teknologi Informasi Kementerian Investasi Andi Maulana, dan Direktur Telkom Fajrin Rasyid.
Sandiaga menyampaikan persiapan digitalisasi perizinan penyelenggaraan event ini telah disiapkan selama 1 tahun, melibatkan kolaborasi lintas sektoral dari berbagai instansi pemerintah. ”Digitalisasi perizinan penyelenggaraan event ini kami harapkan berdampak pada perekonomian dan penyediaan lapangan kerja, karena 3.000 event di Indonesia tahun ini akan menyumbang Rp162 triliun dan menciptakan banyak lapangan kerja. Pak Presiden Joko Widodo juga memberikan penekanan bahwa event ini katalisator percepatan pemulihan ekonomi, sehingga kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu ini harus juga berdampak positif bagi perekonomian lokal, dan penyediaan lapangan kerja,” kata Sandi.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengatakan digitalisasi layanan perizinan event secara terintegrasi ini merupakan bagian dari aktualisasi reformasi birokrasi. “Pada SPBE, ada sembilan prioritas yang sedang diperbaiki pemerintah, salah satunya perizinan event yang hari ini diujicobakan,” kata Azwar Anas.
Digitalisasi layanan perizinan event yang diujicobakan mengintegrasikan sistem antarinstansi, termasuk sistem di Online Single Submission (OSS) dan Polri. ”Jika dahulu penyelenggara event harus mengisi izin secara terpisah di banyak instansi, sekarang cukup dalam satu sistem. Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan aplikasi baru. Tapi ada interoperabilitas. Polri, Tim Transisi dari BUMN seperti Telkom dan Peruri, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, dan kementerian/lembaga lain luar biasa mengorkestrasi ini,” kata Azwar Anas. (X-8)
