PULUHAN orang tua siswa dari keluarga kurang mampu atau miskin didampingi lembaga swadaya masyarakat menggeruduk gedung Balai Kota Depok tempat Wali Kota Muhammad Idris memimpin roda pemerintahan di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas.
Kedatangan mereka menuntut Wali Kota Depok menyiapkan bangku bagi puluhan siswa dari keluarga miskin yang belum bersekolah saat ini.
Sebelumnya Pemkot Depok memberi sinyal akan memfasilitasi siswa miskin bersekolah di sekolah negeri di SMP, SMA dan SMK Negeri. Namun tak kunjung ada langkah lanjutan akan hal tersebut.
"Sudah 18 hari dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 3 Agustus 2023 siswa miskin tidak sekolah sehingga kami mendampingi mereka menggeruduk Markas Wali Kota," kata Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan di Balai Kota Depok, Kamis (3/8).
Baca juga: SMA Terbuka di Kota Depok Sepi Peminat
DKR datang bersama puluhan orang tua siswa miskin yang anaknya belum mendapatkan sekolah. DKR meminta Idris memperhatikan nasib warganya yang belum bersekolah tersebut.
“Hari ini terpaksa kami demontrasi untuk meminta Wali Kota sehubungan dengan masih banyaknya siswa miskin yang belum bersekolah,” ucapnya.
Sebelumnya, pihaknya sudah mengirim surat kepada Wali Kota Depok. Mereka meminta agar difasilitasi. Sayangnya hingga kini permohonan tersebut sama sekali tidak direspon.
Baca juga: Depok Buka Program SMA Terbuka Atasi Anak Putus Sekolah
“Wali kota, sebagai Kepala Daerah di Kota Depok bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di daerahnya, termasuk adanya siswa miskin yang belum mendapatkan pendidikan yang semestinya,” tegas dia.
Ditanggapi Kepala Satpol PP
Setelah berorasi akhirnya perwakilan massa ditemui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Muhammad Thamrin dan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Depok Joko Soetrisno. Karena tidak menemukan titik terang, massa pun memaksa masuk ke dalam area Balai Kota sampai terjadi ketegangan.
Markus, salah seorang orang tua siswa miskin mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menuntut hak anak miskin mendapatkan bangku sekolah negeri di SMP, SMA, SMK Negeri Kota Depok. Karena sudah dua pekan ini anak-anak tersebut belum sekolah.
“Sekarang sudah dua minggu anak-anak masuk sekolah. Tetapi masih banyak anak di Kota Depok yang belum bersekolah,” katanya.
Dia menuturkan yang datang melapor puluhan dan diyakini masih banyak lagi yang nasibnya serupa. Puluhan anak ini benar-benar berasal dari keluarga miskin.
“Ini anak-anak kami yang belum mendapatkan sekolah. Boleh dicek kondisi rumah kami, benar-benar miskin,” tegasnya.
Dia menjelaskan, puluhan anak-anak miskin tersebut memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Depok Sejahtera (KDS). Namun tidak dapat masuk sekolah negeri melalui jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dari jalur zonasi pun tidak diterima padahal jarak rumahnya tidak jauh dari sekolah.
“Kami mohon anak-anak ini dicarikan sekolah negeri oleh Wali Kota Depok karena tidak mampu sekolah di SMP, SMA dan SMK swasta yang biaya pendidikannya tidak terjangkau,” ungkapnya.
Kedatangan massa ke Balai Kota Depok adalah untuk menemui Wali Kota Idris dan meminta jalan keluar. Namun jika tidak ada solusi maka pihaknya akan mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Mereka juga berencana membongkar sinyalemen siswa titipan di SMP, SMA dan SMK.
“Tahun-tahun sebelumnya kami juga datang ke kementerian. Akhirnya ada solusi, kementerian yang telpon ke sekolah-sekolah untuk mengakomodasi anak-anak yang belum dapat sekolah ini,” pungkasnya.
(Z-9)
