02 August 2022, 14:36 WIB

Formappi: Hak Interpelasi Formula E Seperti Omong Kosong Politik


Mohamad Farhan Zhuhri | Megapolitan

MI/Susanto
 MI/Susanto
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan interpelasi Formula E perlu segera dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober tahun ini.

Menurutnya, ajang internasional tersebut terselenggara ketika Anies menjabat. Oleh karena itu Anies perlu hadir untuk mempertanggungjawabkannya.

"Maka pertanyaan atau pertanggungjawabannya atas kebijakan itu lebih tepat ditujukan kepada sang gubernur," ujarnya saat dihubungi Wartawan, Selasa (2/8).

Ia menilai, jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.

"Kalau ngga ada eksekusi nyata, maka DPRD-nya yang main-main dan rencana menggunakan hak interprelasi nampak hanya sebagai gertakan omong kosong politik saja," pungkasnya.

Baca juga: Komnas HAM: Tes PCR Dilakukan di Rumah Pribadi Irjen Sambo

Sebelumnya, yang melayangkan hak interpelasi Formula E Jakarta hanya 33 anggota DPRD DKI dari dua fraksi, yaitu Fraksi PDIP dan PSI. Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi sejak awal menyatakan untuk menolak.

Berdasarkan peraturan, rapat dinyatakan kuorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50 persen 1 dari total anggota DPRD atau 54 orang.

Dalam agenda interpelasi, DPRD DKI akan mempertanyakan mengenai penyelenggaraan Formula E, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang telah dikeluarkan sebesar Rp560 miliar, sirkuit yang dibangun Rp60 miliar, dan sebagainya. (OL-4)

BERITA TERKAIT