07 June 2022, 11:54 WIB

Erick Thohir Penuhi Syarat Pimpin DKI Jakarta


RO/Micom | Megapolitan

.
 .
.

LEMBAGA survei CSIS melakukan riset terkait 10 figur yang dianggap layak memimpin Jakarta pasca-ibu kota itu pindah ke Kalimantan Timur.

Survei ahli tersebut menunjukkan Erick Thohir menjasi salah satu tokoh yang dinilai layak menjadi pemimpin di Jakarta.

Dua tokoh lain yang masuk tiga besar yang kompeten pimpin Jakarta adalah  Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan survei menguji 11 variabel kompetensi kepemimpinan, dari skala 1 sampai 10. Semakin mendekati angka 10, penilaiannya semakin baik.

"Ridwan Kamil (skor 7,11), Erick Thohir (skor 6,99), Tri Rismaharini (skor 6,78)," kata Arya dalam siaran persnya, Selasa (7/6).

Di urutan berikutnya secara berturut-turut ada Sandiaga Uno (skor 6,76), Emil Dardak (skor 6,20), Hendar Prihadi (skor 5,92), Gibran Rakabuming Raka (skor 5,87), Ahmad Riza Patria (skor 5,57), Nusron Wahid (skor 5,45), dan Ahmad Sahroni (skor 5,06).

CSIS juga menemukan, mayoritas ahli yang menjadi responden menilai Jakarta harus dipimpin seorang teknokrat dan memiliki kemampuan perencanaan serta eksekusi kebijakan yang baik.

Ditambah, Jakarta memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya serta kontribusi Jakarta terhadap PDB Nasional.

"Sebesar 62,9% ahli berpendapat bahwa dibutuhkan pemimpin Jakarta yang memiliki kemampuan perencanaan dan eksekusi kebijakan," papar dia.

Arya menjelaskan, survei ini menggunakan tiga kriteria dalam menentukan nama-nama tokoh yang diuji dalam survei. Indikator yang digunakan adalah pengalaman birokrasi dan kepemimpinan; popularitas tokoh; dan dukungan partai politik yang berpeluang mengusung atau membentuk koalisi pencalonan.

"Dalam proses survei ini, kami meminta persetujuan dan umpan balik dari ahli FGD," ujar Arya.

Survei ahli ini dilakukan pada 28 Maret – 12 April 2022. Melibatkan 170 ahli yang berasal dari beragam profesi mulai dari peneliti/NGO, dosen/akademisi, profesional, wartawan, pengusaha, anggota DPR/DPRD, anggota partai politik, birokrat, dan mahasiswa.

Pemilihan ahli dilakukan secara purposif kepada ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menganalisis isu-isu sosial, politik, dan ekonomi.

Dari 170 responden ahli yang berhasil diwawancarai, 110 sampel diwawancarai secara tatap muka dan 60 sampel dilakukan secara virtual. (J-1)

BERITA TERKAIT