03 March 2022, 12:15 WIB

Pemprov DKI Siap Upayakan Normalisasi Sunga setelah Didesak DPRD


Hilda Julaika | Megapolitan

ADITYA PRADANA PUTRA/ ANTARA
 ADITYA PRADANA PUTRA/ ANTARA
 Sejumlah rumah semi permanen berdiri di tepi Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Selasa (27/7/2021)


WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan akan mengupayakan penyelesaian normalisasi sungai dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Pasalnya, DPRD DKI Jakarta mendesak penyelesaian normalisasi sungai lewat anggaran PEN 2021 yang masih tersisa sekitar Rp300 miliar. Pemerintah pusat pun menargetkan program normalisasi sungai dengan anggaran tersebut selesai akhir Maret ini.

“Ya dana PEN ini masih terus digunakan. Dana PEN tahun ini dan memang dana PEN untuk kepentingan infrastruktur termasuk dalam program pengendalian banjir. Insya Allah yah jadi terkait normalisasi terus kita upayakan,” kata Ariza di Balai Kota.

Baca juga: DPRD DKI Desak Anies Segera Eksekusi Normalisasi Sungai

Lebih lanjut dijelaskan, tugas Pemprov DKI Jakarta dalam menormalisasi sungai adalah melakukan pembebasan lahan. Untuk kemudian, didukung oleh Kementerian PUPR dalam membangun normalisasi pada sungai. “Ya nanti kita upayakan yang terbaik dengan sisa waktu yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk lebih serius melaksanakan program penanganan banjir. Pembebasan lahan dinilai perlu dilakukan segera agar normalisasi sungai bisa terlaksana.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, anggaran Pemulihan Nasional (PEN) yang ada di Dinas SDA di sepanjang tahun 2021 hanya terserap 66,74% atau Rp764,5 miliar dari total Rp1,1 triliun.

“Terkait dengan penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut Ida, Dinas SDA harus melakukan akselerasi. Sebab pemerintah pusat telah mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022 ini.

“Kita kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran 371 miliar harus secepatnya direalisasikan,” katanya. (Hld/A-1)

BERITA TERKAIT