18 January 2022, 13:12 WIB

Ketimpangan Pendapatan di Jakarta Semakin Tinggi


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
 ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ilustrasi

DI tengah kabar baik menurunnya angka kemiskinan, angka ketimpangan justru semakin meningkat. Artinya gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono mengatakan, sungguh tidak mungkin mengurangi pendapatan pada masyarakat kelas atas. Tetapi sangat mungkin menjaga masyarakat kelas bawah untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya khususnya kebutuhan pangan dengan berbagai program pemerintah dan atau program yang melibatkan swasta.

"Besarnya ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui Gini ratio pada periode ini sebesar 0,411. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 (0,409). Angka ini juga meningkat 0,11 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 (0,400)," kata Anggoro dalam keterangan tertulis, Senin (17/1).

Pada periode ini, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40% terbawah naik 0,37% poin menjadi 17,02% dibandingkan periode Maret 2021. Sesuai kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta berada pada kategori rendah.

Penduduk miskin Jakarta masih berada dalam perangkap demografi (demographic trap). Rumah tangga miskin Jakarta tetap mengalami kesulitan secara ekonomi karena dengan pendapatan yang cukup kecil tetapi harus menanggung 4-5 anggota rumah tangga (rata-rata 4,79). Tingkat Pendidikan Kepala Ruta Miskin juga cukup rendah. Sebanyak 52,6% ruta miskin berpendidikan SMP/sederajat ke bawah. Bahkan 8,5% diantaranya tidak pernah sekolah atau tidak mempunyai ijazah SD sama sekali.

"Hal ini mengakibatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak menjadi lebih sulit. Kondisi ini menyebabkan Kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja serabutan di sektor-sektor informal seperti perdagangan, jasa perorangan dan perikanan (Kabupaten Kepulauan Seribu)," jelas Anggoro.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret-September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 sebesar 0,753, naik 0,111% poin dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,642.

Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,136 menjadi 0,183. Kenaikan kedua indeks ini patut menjadi perhatian karena idealnya penurunan angka kemiskinan juga disertai dengan turunnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

"Ini merupakan PR sekaligus tantangan bagi seluruh stakeholder yang terkait untuk bersama-sama melakukan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. Dengan upaya pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan kolaboratif, niscaya dapat mengentaskan kemiskinan pada akhirnya. Semoga," imbuhnya. (OL-12)

BERITA TERKAIT