UNTUK pertama kalinya sejak pandemi covid-19, angka kemiskinan Jakarta akhirnya bergerak turun. Persentase penduduk miskin di Jakarta pada periode Maret-September 2021 turun sebesar 0,05% menjadi 4,67%.
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 498,29 ribu atau berkurang 3,63 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.
"Penurunan angka kemiskinan ini merupakan sinyalemen baik dari adanya perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi," kata Kepala BPS DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono dalam keterangan tertulis, kemarin.
Pada periode ini, ekonomi tumbuh 2,43%, kumulatif inflasi 0,22% dan pengangguran berkurang 133 ribu orang. Pada kelompok bahan makanan bahkan terjadi deflasi sebesar -1,28%. Hal ini sangat meringankan beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok masyarakat miskin.
Di sisi lain, kucuran berbagai jenis bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pada akhirnya berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.
"Prestasi ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di samping adanya peningkatan daya beli dari masyarakat karena naiknya pendapatan secara umum," lanjut Anggoro.
Perlahan namun pasti, kondisi perekonomian Jakarta yang terdampak pandemi covid-19 menunjukkan adanya pemulihan. Perekonomian Jakarta pada triwulan III 2021 tumbuh 2,43% bila dibandingkan tahun 2020. Salah satu yang berkontribusi adalah tumbuhnya komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,57% (y-on-y). Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara bertahap turut mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
"Sejalan dengan teori trickle-down effect yang dikembangkan oleh Arthur Lewis, pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya mungkin hanya dinikmati oleh masyarakat kelas atas, diharapkan dapat menetes ke bawah dengan penciptaan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata," tuturnya. (OL-13)
Baca Juga: Tiga UPT Dinas PUPR Kota Depok Dibubarkan
