13 January 2022, 16:35 WIB

Ketua DPRD DKI Setop Rapat Banggar dengan Sekda, Ini Penyebabnya


Hilda Julaika | Megapolitan

dok.Ant
 dok.Ant
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi

KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menghentikan sementara Rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 2022. Lantaran Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali belum memberikan jawaban terkait petanyaan transparansi anggaran gaji dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Buka saja masalah tunjangan-tunjangan berapa-berapa," kata Pras saat memimpin Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1).

Namun, Marullah mengutarakan belum bisa menjawab permintaan tersebut. Dan hanya akan menjawab 9 pertanyaan lain di luar transparansi anggaran gaji dan tunjangan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta 2022.

"Hari ini kami belum bisa sampaikan. Nanti akan kami siapkan," ujarnya.

Namun, Pras tetap meminta keterbukaan informasi tersebut. Kemudian, menunda rapat selama setengah jam pada pukul 14.20 WIB.

"Ini saya skor (rapatnya) dulu. Saya kasih waktu setengah jam," tegasnya lalu meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Prasetio geram dengan isu soal kenaikan gaji Anggota Dewan di tahun 2022. Apalagi belakangan ini isu soal naiknya pendapatan legislator Kebon Sirih itu sedang santer diberitakan di media massa.

Prasetio menyampaikan kekesalannya dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Politisi PDI Perjuangan itu pun tak terima karena kenaikan pendapatan DPRD yang dipermasalahkan. Padahal, menurutnya, tunjangan operasional Gubernur Anies Baswedan jauh lebih besar lagi.

Dia pun meminta kepada Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali selaku Ketua TAPD menjelaskan soal gaji dan tunjangan Anies serta Wakilnya, Ahmad Riza Patria.

"Tolong pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur, biar masyarakat juga tahu. Gubernur dan Wagub, dan perangkatnya semua. Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," katanya. (OL-13)

Baca Juga: APBD: Evaluasi Kemendagri Bersifat Final, Pemprov dan DPRD DKI ...

BERITA TERKAIT