PROGRAM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang baru beberapa bulan berjalan di Kabupaten Bogor, ditemukan indikasi pemotongan. Termasuk bantuan Pemkab Bogor bagi warga terdampak Covid-19.
"Kami banyak menerima pengaduan dan temuan langsung di lapangan di desa maupun kecamatan yang didapat dalam kejanggalan bantuan sosial BPNT," kata Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin, dalam pesan whattsapp nya kepada mediaindonesia.com, Senin (1/6)
Dia mencontohkan, dalam paket yang diterima disebutkan daging sapi 1 kg, kacang tanah 4 ons, jeruk atau pir 1 kg, beras 10 kg, total bantuan tersebut jika diuangkan senilai Rp200 ribu. Faktanya yang diterima masyarakat tidak sesuai jumlahnya, akibatnya jika diuangkan tidak sampai Rp200 ribu.
"Kami KNPI Kabupaten Bogor segera membuka posko darurat pengaduan terkait permasalahan bansos. Baik itu, banpres (bantuan presiden, banprov , BPNT. BLT Desa, BST (Bantuan Sosial Tunai), Bantuan Kemensos, Banpub (bantuan bupati). Agar penyalurannya tidak diselewengkan,” tegasnya.
Baca Juga: Jangan Campurkan Bansos dengan Politik
Hasyemi yang juga aktif d HMI ini mengaku, sudah mengantongi sejumlah data penyelewengan.KNPI Kabupaten Bogor, bersama pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sedang menambahkan dan memgumpulkan data yang lain untuk menjadi pelaporan kepada pihak berwenang.
"Kami mendesak dan meminta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Rustandi bertanggung jawab dalam persoalan ini. Jangan sampai menjadi kasus yang menjerat merugikan diri sendiri," ujar dia.
Pihaknya, juga meminta kepada Kepolisan dan Kejaksaan untuk memantau jalanya penyaluran bansos. Sebab di lapangan banyak sekali indikasi korupsinya. "Jumlahnya kecil-kecil tapi kalau diakumulasi jumlah yang dikorupsi besar," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Jika Penuhi Kriteria Berikut Ini, Anda Layak Dapat Bansos
