07 November 2022, 05:00 WIB

Dunia Gelap, Forum G-20 Diharap


Fithra Faisal Hastiadi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Direktur Eksekutif Next Policy | Kolom Pakar

MI/Seno
 MI/Seno
Ilustrasi MI

MURAM, kelam, gelap. Begitulah narasi dalam yang terus mendominasi jagat media dalam beberapa bulan terakhir. Narasi itu memang pada umumnya muncul dari media-media Barat, tetapi kemudian hal itu juga ternyata diaksentuasi media nasional, yang celakanya melayangkan isu resesi atau krisis tanpa memperhatikan konteks.

Resesi kini telah mengalami inflasi arti, bahkan cenderung bersifat peyoratif. Ramainya orang berbicara mengenai resesi sehingga terkadang khalayak lupa apa penyebabnya dan bagaimana memaknainya. Pemberitaan media yang terlalu berlebihan juga menyumbang istilah yang sekarang sudah menjadi pembicaraan di warung kopi. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di kolom ini beberapa waktu yang lalu bahwa sebagaimana hasil konsensus, sebuah negara terkena resesi jika pertumbuhan ekonomi mereka dalam dua kuartal berturut-turut negatif.

 

Bauran kebijakan

Sejak 2021 kita sudah mulai masuk wilayah pertumbuhan ekonomi yang positif. Bahkan, forecast kami tahun ini dan tahun depan, pertumbuhan ekonomi masih bisa tumbuh di atas 5%, yaitu 5,2% pada tahun ini dan 5,1% tahun depan. Seburuk-buruknya pada tahun depan, mungkin kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat (slower growth), bukan resesi, apalagi depresi.

Salah satu yang dapat mengawal kita keluar dari jeratan tekanan ialah bauran kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, yang tampak bekerja dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo sepertinya berjalan sinkron ibarat taktik set play dalam sepak bola. Prinsip bauran kebijakan itu bukan hal yang remeh-temeh, lihat saja di Inggris, PM Liz Truss harus mengundurkan diri karena mendapatkan tekanan dari pasar.

Musababnya? Trussonomics mengambil langkah inflatoar tanpa berkoordinasi dengan Bank of England, yang justru ingin memangkas inflasi. Pasar pun menjadi bingung, Liz pun mundur diganti Rishi Sunak. Mungkin Sunak ialah sosok yang dibutuhkan Inggris, lihat saja aktor-aktor laga Bollywood, ditembak berkali-kali pun tetap tidak kena karena punya jurus berkelit dari peluru. Maaf, Sunak, ini hanya becanda, jangan cekal saya jika ingin pergi ke Inggris.

Betapa pun probabilitas resesi di Indonesia masih sangat kecil, tetap saja isu masih berembus kencang. Namun, media memang tidak selalu dapat disalahkan karena hanya ada dua hal yang bisa mendapatkan perhatian publik yang ramai, yaitu isu horor atau teror (fear-mongering) dan isu komedi receh. Coba saja perhatikan, jumlah penonton bioskop untuk kedua isu tersebut pasti membeludak.

Youtuber yang menjual resesi akhir-akhir ini justru panen jutaan view. Ada satu youtuber yang dari tayangannya sangat menakut-nakuti, dalam waktu tiga hari setelah tayangan tersebut diunggah sudah dijejali lebih dari 1 juta view. Uang mengalir di tengah horor, mungkin itu berita baiknya. Namun, bagaimana nasib orang yang ditakut-takuti? Mereka mungkin akan coba cari selamat, dengan menahan belanja mereka secara berombongan (bandwagon). Jika itu menjadi perilaku individual, tidak masalah, tetapi jika itu memicu tabiat bandwagon, akan muncul skenario paradoks kekikiran (paradox of thrift) ala Keynes.

Disebut paradoks karena mekanisme ingin terhindar dari masalah justru menghadirkan masalah baru. Ketika masyarakat menahan aktivitas mereka, ekonomi malah mandek. Karena itu, benar pula pesan ustaz dalam ceramahnya bahwa Tuhan akan menghadirkan prasangka hambanya; ketika takut resesi, jadi pula itu resesi.

Menarik melihat kicauan Madam Georgieva, sang bos IMF di akun Twitter pribadi pada 11 Oktober 2022 'Indonesia remains a bright spot in a worsening global economy!' Indonesia terang di tengah gelap. Ketika Indonesia pada tahun ini memegang keketuaan G-20, sepertinya memang relevan, karena pantasnya memang orang-orang berkumpul di tengah terang, menjauhi yang gelap.

Eropa memang secara letterlijk sedang mengalami gelap. Ongkos energi yang mengalami kenaikan hingga ratusan persen akibat tensi geopolitik memaksa mereka untuk berhemat sangat. Negara Barat memang menyatakan protes keras mereka terhadap kehadiran Rusia di G-20, tetapi di sisi yang lain, mereka mungkin saling menyilangkan jari (crossing fingers) berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah penangkal perang.

Tahun ini bisa menjadi titik infleksi yang menentukan. Apakah perekonomian dunia yang tengah meranggas akibat tandus hanya efek sementara, atau jangan-jangan ketandusan itu ialah hal yang abysmal alias tanpa ujung. Momen keketuaan Indonesia di forum G-20 ini sangat bisa digunakan untuk memecah kegundahan tersebut. Negara-negara anggota G-20 itu bisa dibilang ialah penentu arah dunia. Betapa tidak? Negara-negara itu menguasai 80% perekonomian dunia, 79% perdagangan dunia, dan mewakili 60% penduduk dunia sehingga forum itu dipandang signifikan dan sistemis.

Keberhasilan forum itu diharapkan dapat memberikan dampak bagi negara dan entitas di luar anggota mereka. Pembentukan G-20 pada awalnya fokus pada upaya reformasi sistem keuangan global, untuk menjawab krisis keuangan. Seiring dengan perkembangannya, G-20 kini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang.

 

Paling strategis

Forum G-20 memang sifatnya lebih informal. Namun, di balik informalitas itu tersembul kekuatan. Telaah analytical hierarchy process (AHP), yang kami siapkan dalam tim ahli UI untuk G-20 beberapa waktu yang lalu, memperlihatkan hasil bahwa Forum G-20 menjadi kerja sama paling strategis jika dibandingkan dengan beberapa perkongsian serupa. Artinya, ketika momen ini berada di tangan Indonesia, sudah saatnya kita manfaatkan secara penuh.

Hasil perhitungan tim substansi UI untuk G-20, apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan forum internasional lainnya, seperti forum IMF-WB 2018 di Bali, kegiatan Keketuaan G-20 diestimasikan mampu memberikan manfaat ekonomi 1,5-2 kali lebih besar. Keketuaan G-20 diestimasikan akan meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,43 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi forum IMF-WB 2018 sebesar Rp2,43 triliun. Namun, perhitungan itu ialah aspek langsung (tangible) terkait penyelenggaran kegiatan.

Aspek lain yang justru lebih diharapkan ialah sinyal positif (positive signaling), yang dapat melejitkan potensi ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan perkembangan perekonomian global yang semakin terbuka, keputusan investasi terutama terkait dengan investasi produksi barang dan jasa di suatu negara ditentukan salah satunya dari ketersediaan akses pasar terhadap produksi barang dan jasa tersebut.

Selain memperhatikan faktor-faktor penunjang investasi, pemerintah perlu mengakselerasi kerja sama internasional, terutama yang melibatkan negara-negara maju di G-20. Kerja sama memberi manfaat tidak hanya dari kinerja ekspor, tetapi juga dari meningkatnya investasi. Sumber kebutuhan investasi terkait dengan kerja sama perdagangan didominasi investasi yang berupa penanaman modal asing (PMA).

Secara historis, terdapat empat sumber utama investasi PMA yang kelak semakin penting dalam menentukan peta atau struktur perekonomian dan kerja sama perdagangan dunia, yaitu Jepang, Tiongkok, AS, dan Uni Eropa; semuanya ialah anggota G-20. Kebutuhan investasi dari negara-negara itu diproyeksikan semakin meningkat. Oleh sebab itu, peta kerja sama kelak utamanya akan terjalin kepada negara-negara itu.

Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi, melalui keterlibatan Indonesia di G-20, pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kepada level yang dibutuhkan, di tengah upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari jebakan pendapatan ekonomi menengah (middle income trap).

Lebih lanjut, Indonesia dalam kancah global kini memiliki peran yang sangat sentral, apalagi dengan posisi keketuaan G-20 di tahun ini. Keterlibatan itu diharapkan juga mampu membawa pesan-pesan positif bagi pembangunan kawasan dan mampu diberdayakan Indonesia untuk menyuarakan kepentingan regional plus sekaligus sebagai penyokong napas negara Barat yang sedang terengah-engah.

Beberapa hal yang menjadi fokus diskusi di Forum G-20 ialah pemulihan pascapandemi, penghindaran risiko keuangan sistemis, isu lingkungan, dan ekonomi digital. Di antara serenceng isu tersebut, setidaknya ada satu isu yang harus dicarikan solusinya segera, yaitu isu ketimpangan pascapandemi global dan konflik Rusia dan Ukraina.

Potensi ketimpangan itu muncul lebih banyak dari efek terkereknya harga-harga komoditas global, yang tentunya dapat memicu periode supersiklus. Permasalahannya ialah konflik yang tengah mengemuka antara Rusia dan Ukraina berpotensi membuat neraca dunia semakin timpang, yang akan berakibat buruk di jangka menengah panjang untuk Indonesia dan dunia.

 

Mampu dinavigasi

Dengan demikian, ada setidaknya dua hal yang bisa digagas Indonesia dalam pertemuan G-20 pada tahun ini. Yang pertama ialah menginisiasi penguatan ketahanan pangan global yang berbasis keunggulan regional. Pengalaman negara-negara di ASEAN bersama dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea pascakrisis keuangan regional 1998 bisa dijadikan preseden yang baik. Dalam pertemuan pascakrisis itu, muncul kemudian Chiang Mai Initiative, sebagai bantalan likuiditas keuangan jangka pendek.

Dengan merujuk pada potensi krisis komoditas, inisiatif serupa bisa dibuat dengan berfokus pada penguatan jaringan produksi komoditas regional dan global, yang dapat berfungsi sebagai solusi praktis di jangka pendek. Sementara itu di sisi yang lain, melalui Forum G-20 ini, Indonesia juga harus mampu menjalankan peranan sebagai penengah konflik antara Rusia dan Ukraina dan segenap anggota G-20 lainnya. Dengan demikian, front konflik tidak melebar dan menjadi katastrofe.

Dengan merujuk pada sejarah pendirian G-20 pada 1999 passcabadai krisis besar di Asia, sebagai inisiasi dari anggota G-7 yang melihat pentingnya perkongsian besar sebagai penangkal krisis di masa depan, G-20 memang sudah menjalani misi mereka (walk the talk). Peran G-20 dalam membantu mengatasi krisis keuangan global 2008 tampak nyata dan bahkan turut menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter, yang terkoordinasi dalam skala besar.

Harapannya, badai yang akan kita hadapi pada 2023 mampu dinavigasi dengan baik. Namun, andai resesi atau krisis terjadi, para ekonom akan semringah karena artinya akan sering diundang, berbicara mengenai resesi.

BERITA TERKAIT