31 May 2021, 05:00 WIB

Memaknai Konflik Ganjar Vs Puan


Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta | Kolom Pakar

MI/Seno
 MI/Seno
 

PEMILU Presiden 2024 masih lama. Namun, panggung politik nasional kita sudah mulai menghangat seiring dengan pemetaan kekuatan sejumlah figur yang berpotensi masuk ke gelanggang pertarungan. Aktivitas konsolidasi partai-partai mulai bergeliat, simpul-simpul relawan mulai dipersiapkan, dukungan mulai diresonansikan termasuk pemunculan prospek sejumlah nama yang langganan sering disebut berbagai lembaga survei. Itulah realitas politik elektoral kita. Dalam konteks inilah, ramai-ramai pemberitaan media tentang rivalitas Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani menarik untuk dibaca dan diletakkan dalam konteks konfigurasi manajemen konflik.

Dua tafsir
Publik bertanya-tanya apa yang terjadi di PDI Perjuangan (PDIP) saat secara eksplisit beberapa politikus utamanya menyerang Ganjar Pranowo dengan agresivitas verbal. Coba cermati pernyataan Puan Maharani. "Pemimpin itu, ke depan, adalah pemimpin yang ada di lapangan bukan di socmed. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya. Ada di lapangan, bukan hanya di media," kata Puan di Panti Marhaen, Kantor DPD PDIP, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5).

Pernyataan Puan tersebut, meskipun tidak eksplisit menyebut nama, dengan melihat konteks dan kronologinya, punya intensi ditunjukkan secara langsung kepada Ganjar Pranowo.

Lantas bagaimana memaknai hal ini dari sisi komunikasi politik? Paling tidak ada dua tafsir dalam memaknai 'konflik' Ganjar vs Puan ini. Pertama, terhubung dengan konstelasi internal dalam proses kandidasi. Kedua figur ini memiliki potensi bersaing masuk ke bursa capres atau pun cawapres. Ganjar termasuk nama yang mulai berkibar sebagai salah satu sosok yang patut dipertimbangkan. Berbagai lembaga survei menyebut namanya selalu masuk lima besar tingkat elektabilitas calon potensial.

Rekam jejak Ganjar baik dulu sebagai anggota DPR maupun saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah di periode kedua menarik minat sebagian calon pemilih untuk mempertimbangkannya sebagai salah satu calon yang berprospek. Salah satu kelebihan di luar kinerjanya sebagai kepala daerah dan politikus PDIP, Ganjar termasuk sosok yang memang rajin menggunakan media sosial.

Popularitasnya di kalangan netizen melambung, terutama karena di berbagai platform media sosial, dia mampu mengartikulasikan pesan-pesan politiknya secara interaktif sehingga bisa masuk melakukan percakapan virtual dengan para netizen lintas strata. Di era demokrasi siber saat ini, fenomena komunikasi politik digital ala Ganjar cukup menarik perhatian. Ini terlihat dari pengikutnya di berbagai platform. Misalnya hingga 30 Mei 2021 di Twitter pengikut Ganjar ada 1,9 juta, di Instagram ada 3,4 juta. Pun demikian fanpage Ganjar di Facebook diikuti 789.178.

Sosok Puan di sisi lain adalah figur utama di luar Megawati yang digadang-gadang maju ke bursa capres/cawapres 2024. Bahkan sebagian media sudah menyebut potensi kongsi politik PDIP yang mengusung Puan dengan Gerindra yang kembali berpotensi memajukan sosok Prabowo Subianto. Dari sisi pendekatan elite, tentu peluang Puan mengantongi tiket kandidasi untuk maju dari PDIP lebih besar jika dibandingkan dengan Ganjar.

Kedua, tak tertutup kemungkinan juga relasi antagonistis ini sesungguhnya menjadi cara manajemen konflik internal PDIP dalam memunculkan sosok lebih dari satu. Mungkin saja, jika disebut pilihan utama yang ingin dimajukan ialah Puan, dan nama Ganjar diposisikan sebagai strategi BATNA (the best alternative to negosiated agreement) yang ada di 'saku' PDIP. Ingat, agresivitas verbal para politikus PDIP juga pernah dialami Joko Widodo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pada Pilkada DKI 2012, Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufiq Kiemas menyebut Jokowi bukan sebagai prioritas utama yang akan diusung partai. PDIP juga sempat menolak usul mengusung Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Saat itu, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyebut salah satu alasannya ialah pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta yang belum terlalu lama.

Penolakan PDIP juga sempat dilayangkan pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilgub DKI Jakarta pada 2016 silam. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan opsi untuk mengusung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta sangat kecil. Alasannya, menurut Hasto, meski opsi tersebut muncul, kalangan internal PDIP marah dengan ucapan Ahok pada 29 Juli 2016.

Namun, di akhir cerita, baik Jokowi maupun Ahok akhirnya mendapatkan tiket untuk maju baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon Gubernur DKI. Dalam konteks inilah, sesungguhnya jika Ganjar piawai memainkan peran dalam manajemen konflik ini, bisa jadi peluang maju ke bursa pencalonan belum benar-benar tertutup di PDIP sendiri.

Politik kandidasi
Dengan merujuk pada tulisan Pippa Norris, Recruitment, dalam Richard S Katz and William Crotty, Handbook of Party Politics (2006), kandidasi dimaknai sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat-kandidat potensial yang mampu bersaing untuk mendapatkan jabatan publik. Tentu, banyak orang yang berkehendak mencalonkan diri menjadi presiden maupaun wakil presiden (running for office). Namun, tidak semua memiliki modal memadai.

Ribut-ribut di internal PDIP sepertinya menjadi cara mereka 'memanaskan' mesin partai. Mengonsolidasikan kekuatan mereka, sekaligus menjadi uji reaksi di publik sebagai basis pemetaan mengingat berbagai opsi sesungguhnya masih mungkin terjadi. Dalam perspektif akademik, tahapan saat ini jika merujuk pada Judith Trend dan Robert Friendenberg dalam buku Political Campaign Communication Principles and Practices (2015), disebut sebagai tahap pemunculan (surfacing) sebelum ketiga tahapan lain dilakukan, yakni tahap primary, nominasi, dan pemilihan.

Pada tahap pemunculan yang diperkuat adalah citra diri sehingga berpotensi dipertimbangkan dalam bursa kandidat. Tahap primary sangat menentukan karena dalam situasi kompetitif apakah kandidat meyakinkan untuk bisa dicalonkan partai politik.

Semua orang yang potensial maju ke gelanggang pertarungan tentu harus memperkuat hukum probabilitas perolehan suara mereka di pemilu mendatang. Hanya saja, selain faktor elektabilitas ini, kerap kali kandidasi dominan dipengaruhi kepentingan elite yang menentukan di partai masing-masing. Dua kepentingan dominan yang sering mengubah peta. Pertama, terhubung dengan orientasi mencari kekuasaan (office seeking) sehingga partai akan menghitung dan mempertimbangkan peluang-peluang untuk bekerja sama memuluskan kandidat utama mereka menjadi kandidat sesungguhnya (the real candidate). Misalnya PDIP sepertinya akan all-out menempatkan Puan sebagai pilihan utama di line-up nama yang akan dinegosiasikan dengan partai lain, seperti Gerindra. Kedua, soal biaya masuk gelanggang pertarungan (cost of entry).

Sebagaimana kita ketahui, kontestasi elektoral kita berbiaya tinggi. Sejak fase kandidasi, kampanye, hari pencoblosan, hingga pascpencoblosan. Itulah mengapa tidak semua orang mumpuni dari sisi kapasitas kepemimpinan dinominasikan sebagai kandidat. Sangat mungkin, pertimbangannya adalah partai akan mengusung orang yang mampu meyakinkan para donator, investor, ataupun kelompok para pengusaha yang bersiap membangun hubungan saling menguntungkan dengan kandidat yang diusung partai.

Veto player
Dalam konteks PDIP, peran Megawati sangatlah sentral. Hingga saat ini bandul pencapresan sangat bergantung pada sosok Mega. Itulah sebabnya, kekuatan Mega dijadikan poin rujukan oleh Puan saat menyerang Ganjar. "Kita partai yang tegak lurus pada aturan. Kita partai memang tegak pada perintah yang akan diperintahkan pada waktunya…” ucap Puan, Sabtu (22/5). Aturan di PDIP sendiri sangatlah jelas, bahwa domain pencapresan ada di Megawati. Mega adalah veto player! Posisi ini yang membentuk gejala groupthink di PDIP.

Gejala ini oleh Irving Janis dalam bukunya, Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes (1982), digambarkan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kohesivitas tinggi, dan sering kali gagal mengembangkan alternatif-alternatif tindakan yang mereka ambil. Begitu kuatnya pengaruh sosok dalam organisasi dan menyebabkan seluruh mekanisme kepartaian akan sangat ditentukan seseorang yang dengan sendirinya menjadi veto player tadi.

Semakin lama dan semakin menguat gejala ini di partai sudah pasti menyebabkan cara berpikir dan berperilaku yang rentan terhadap batasan afiliatif (affiliative constraints). Menurut Dennis Gouran dalam tulisannya yang berjudul The Signs of Cognitive, Affiliative, and Egocentric Constraints (1998), batasan afiliatif berarti bahwa anggota kelompok lebih memilih untuk menahan diri daripada mengambil risiko ditolak dari kelompoknya.

Tak disangkal sosok Megawati adalah pemimpin utama. Dia pemimpin berpengalaman yang sepak terjangnya panjang membentang, dan menyejarah di PDIP maupun di panggung politik nasional. Posisi sangat kuat Megawati ini di satu sisi menjadi kekuatan utama karena menjadi jangkar sekaligus peredam berbagai dinamika yang terjadi di PDIP.

Namun, di sisi lain, juga menandai batasan afiliatif yang begitu kuat pada sosok superiornya Mega. Oleh karenanya, kita bisa melihat sejumlah nama yang akhirnya terpental dari elite utama di PDIP karena tak lagi sejalan, atau dianggap terlalu ambisius melampaui wewenang Mega sebagai veto player. Akankah ini juga dialami Ganjar? Kita lihat saja!

BERITA TERKAIT