PRESIDEN Tunisia Kais Saied menolak bantuan keuangan yang diumumkan Uni Eropa (UE) pada September. Dia mengatakan jumlahnya kecil dan bertentangan dengan kesepakatan yang ditandatangani tiga bulan lalu.
Langkah Saied dapat merusak kemitraan strategis yang dimulai pada Juli yang mencakup langkah-langkah untuk memerangi penyelundup manusia dan memperketat perbatasan. Itu guna menekan peningkatan kapal yang menuju ke Eropa dari negara Afrika Utara.
Komisi Eropa bulan lalu mengatakan akan mengucurkan bantuan sebesar 127 juta euro (US$133 juta) ke Tunisia sebagai bagian dari kesepakatan untuk memerangi imigrasi ilegal dari Afrika ke Eropa.
Baca juga: Ambisi Maroko Produksi Hidrogen Hijau dan Ekspor ke Eropa
“Tunisia menolak apa yang diumumkan UE, bukan hanya karena jumlahnya yang kecil tetapi karena usulan tersebut bertentangan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juli,” kata Saied.
Kesepakatan pada Juli itu mencakup janji bantuan sebesar 1 miliar euro kepada Tunisia untuk membantu perekonomiannya yang terpuruk, menyelamatkan keuangan negara, dan menangani krisis migrasi.
Baca juga: Tunisia Tangkap para Pengkritik Presiden Saied
Namun, jumlah yang lebih kecil yang diumumkan Eropa 10 hari yang lalu telah membuat frustrasi pihak berwenang Tunisia. Negara itu sedang berjuang untuk meningkatkan keuangan publik dan mencegah gagal membayar utang luar negerinya dalam beberapa bulan mendatang.
Perselisihan antara kedua pihak terjadi bersamaan dengan kedatangan migran dalam jumlah besar dari Tunisia dan Afrika Utara ke pulau Lampedusa di Italia. Tunisia pekan lalu menunda kunjungan delegasi Komisi Eropa untuk membahas rincian perjanjian migrasi.
Bulan lalu Tunisia juga menolak masuknya lima anggota komite urusan luar negeri Parlemen Eropa untuk pertemuan mengenai situasi politik di Tunisia. Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, menentang perjanjian imigrasi tersebut, dengan mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak membahas masalah hak asasi manusia dan situasi politik setelah Saied merebut kekuasaan, menutup parlemen Tunisia dan mulai memerintah melalui dekrit yang menurut pihak oposisi merupakan kudeta. (France24/Z-3)
