KETUA DPR Dr (HC) Puan Maharani menegaskan pemerintah harus menjamin keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang kini berada di dalam wilayah konflik Sudan.
Melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan TNI, ia ingin proses operasi evakuasi tersebut berjalan dengan aman dan selamat.
Baca juga: Indonesia Berkoordinasi dengan PBB Rencanakan Evakuasi WNI di Sudan
“Saya mengapresiasi kinerja Kemenlu dan TNI dalam melakukan evakuasi terhadap warga negara kita di Sudan. Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas."
"Saya berharap proses evakuasi selanjutnya bisa segera dilaksanakan. Meski berada di luar negeri, WNI sudah selayaknya tetap mendapatkan perlindungan,” ungkap Puan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/4).
Dirinya juga menekankan gerak cepat evakuasi harus dilakukan. Diketahui, proses evakuasi tahap satu dan kedua sudah berhasil membawa 557 WNI yang kini dikabarkan sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi.
Baca juga: Mengenal Kopasgat yang Diberangkatkan ke Sudan
Lebih lanjut, Puan juga meminta Kemenlu selalu menyiagakan tenaga medis demi memastikan kesehatan WNI yang telah berhasil dievakuasi. Menurutnya, kesehatan WNI yang dievakuasi harus selalu terjaga lantaran mereka menempuh proses dan perjalanan panjang.
“Nyawa warga kita sangat berharga dan merupakan tanggung jawab negara. Untuk itu, Kemenlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan mereka,” lanjut cucu Bung Karno itu.
Puan menyadari selama menjalankan operasi evakuasi, pemerintah akan menghadapi sejumlah kendala dan tantangan.
Guna memaksimalkan misi penyelamatan, dirinya berpesan agar seluruh pihak konsisten bersinergi dengan tidak mengedepankan ego sektoral.
“Termasuk, (di antaranya) berkolaborasi dengan berbagai negara untuk mempermudah proses evakuasi."
"Keberadaan WNI menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan DPR untuk melindungi keamanan WNI, meskipun dalam kondisi-kondisi darurat yang tidak dapat diprediksi,” tutup perempuan pertama yang memperoleh kepercayaan sebagai Ketua DPR itu. (RO/S-2)
