PRESIDEN Israel Isaac Herzog mendesak pemerintah untuk menghentikan perombakan peradilan yang diperdebatkan secara sengit, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya karena menentang langkah tersebut. Imbasnya, pemecatan itu juga memicu protes besar-besaran di jalanan.
"Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan proses legislatif," katanya di Twitter.
Seruan Herzog ini menyusul demonstrasi besar-besaran pada akhir pekan lalu yang diikuti oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang turun ke jalan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya.
Baca juga : Pecat Menteri Pertahanan, PM Israel Netanyahu Dihujani Aksi Protes
Yoav Gallant telah berbicara menentang rencana kontroversial untuk merombak sistem peradilan.
Ketika berita pemecatan tersebut menyebar, puluhan ribu pengunjuk rasa, banyak yang mengibarkan bendera biru dan putih Israel, turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem. Massa berkumpul di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem dan pada satu titik menerobos penjagaan keamanan
Rencana Netanyahu untuk memberikan lebih banyak kontrol kepada para politisi dan mengurangi peran Mahkamah Agung telah secara teratur memicu protes dan dipertanyakan oleh sekutu-sekutu utama Israel, termasuk Amerika Serikat, yang menyatakan keprihatinannya pada hari Minggu.
Para kritikus mengatakan bahwa proyek reformasi ini mengancam demokrasi Israel. Namun pemerintah berpendapat bahwa perubahan diperlukan untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan antara anggota parlemen dan pengadilan.
"Netanyahu pada hari Minggu memutuskan untuk memberhentikan Menteri Pertahanan Yoav Gallant," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan singkat.
"Keamanan Negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya," kata Gallant membalas di Twitter menanggapi keputusan tersebut.
Sekitar tiga bulan sejak menjabat, koalisi nasionalis-religius Netanyahu telah terjerumus ke dalam krisis karena perpecahan pahit yang ditimbulkan oleh rencana perombakan peradilan. (AFP/Z-4)
