SWISS menentang ekspor senjata ke Ukraina yang dilanda perang. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Swiss Alain Berset kepada para wartawan di sela-sela pertemuan PBB tentang hak-hak perempuan.
Isu mengenai tradisi netralitas negara ini telah diperdebatkan sejak invasi Rusia ke Ukraina lebih dari setahun yang lalu.
"Diskusi tentang ekspor senjata, senjata meskipun kami memiliki kerangka hukum di Swiss, hal itu tidak mungkin dilakukan," kata Berset, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Swiss selama satu tahun secara bergilir.
Baca juga : Panglima Ukraina Sepakat Pertahankan Bakhmut dari Invasi Rusia
"Bagi pemerintah dan Dewan Federal, kami harus, dan kami ingin, mempertahankan kerangka hukum ini dan bekerja dalam kerangka hukum ini,” ujarnya.
Peryataannya muncul setelah Berlin meminta pada akhir Februari lalu agar produsen senjata Jerman Rheinmetall diizinkan untuk mengakuisisi tank-tank Leopard Swiss yang sudah tua dan menjamin bahwa tank-tank itu tidak akan ditransfer ke Ukraina.
Baca juga : Rusia Minta Israel tak Kirim Senjata ke Ukraina
Meskipun negara Alpen yang kaya, yang bukan anggota Uni Eropa, telah mengikuti jejak blok tersebut dalam hal sanksi yang menargetkan Moskow, sejauh ini Rusia kurang menunjukkan fleksibilitas dalam hal netralitas militernya.
"Sanksi-sanksi ini, benar-benar sesuai dengan netralitas," kata Berset, berbicara dalam bahasa Inggris.
Meskipun ada tekanan dari Kyiv dan sekutunya, Swiss sejauh ini menolak untuk mengizinkan negara-negara yang memiliki persenjataan buatan Swiss untuk mengekspornya kembali ke Ukraina yang dilanda perang dan sampai saat ini menolak permintaan eksplisit dari Jerman, Spanyol, dan Denmark.
Beberapa inisiatif sedang dilakukan di parlemen untuk melonggarkan aturan re-ekspor, tetapi keputusan apapun kemungkinan masih akan memakan waktu berbulan-bulan lagi.
Berset, yang bertemu di New York dengan kepala PBB Antonio Guterres tepat sebelum Sekretaris Jenderal PBB melakukan perjalanan ke Ukraina, mencatat bahwa parlemen Swiss memiliki banyak kemungkinan untuk mengubah undang-undang.
"Jika parlemen setuju untuk mengubah kerangka hukum ini, maka kami akan bekerja dalam konteks kerangka hukum yang baru ini, tetapi kami juga akan membutuhkan waktu,” jelasnya.
Namun, ia menekankan, tdak mungkin membuat pengecualian terhadap kerangka hukum. (AFP/Z-4)
