DEWAN Keamanan PBB mengungkapkan keprihatinan mereka atas rencana pemerintah Israel untuk melegalkan permukiman Yahudi di wilayah Palestina dan mengatakan langkah itu akan menghambat upaya perdamaian.
"Dewan Keamanan menegaskan berlanjutnya aktivitas pembangunan permukiman Israel mengancam peluang tercapainya solusi dua negara," ungkap Dewan Keamanan dalam pernyataan yang didukung ke-15 anggotanya namun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti resolusi yang direncanakan pekan lalu.
Israel dengan cepat mengecam pernyataan Dewan Keamanan itu dengan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pernyataan Dewan Keamanan PBB itu mengabaikan hak bersejarah warga Yahudi.
Baca juga: Indonesia Kecam Israel atas Perluasan Pemukiman di Tepi Barat
"Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan pernyataan sepihak yang melanggar hak warga Yahudi atas tanah air mereka," tegas kantor Perdana Menteri Israel.
Pernyataan Israel itu menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB gagal menyinggung mengenai aksi teror yang dilakukan Palestina dan menewaskan warga Israel.
Tel Aviv menambahkan pernyataan itu seharusnya tidak dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat (AS) seharusnya tidak ambil bagian dalam pernyataan itu.
Pernyataan Dewan Keamanan PBB itu lebih lunak dari rencana resolusi yang disusun oleh Uni Emirat Arab yang menuntut Israel untuk dengan segera menghentikan aktivitas pembangunan oermukiman di wilayah Palestina.
Draft resolusi itu juga mengutuk sebagai bentuk aneksasi termasuk langkah pemerintah Israel terkait permukiman Yahudi.
Draft resolusi itu langsung ditentang oleh AS yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, AS dengan tegas mengecam rencana Israel untuk melegalkan sembilan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Perwakilan Palestina di PBB Riyad Mansour, ketika ditanya apakah mereka kecewa dengan pernyataan Dewan Keamanan PBB, menegaskan setidaknya Dewan Keamanan PBB kini bersatu mengenai masalah Israel dan Palestina.
"Kita kini besatu. Mengisolasi satu pihak adalah langkah yang tepat ke awrah yang benar," tegasnya. (AFP/OL-1)
