ANWAR Ibrahim resmi dilantik sebagai perdana menteri (PM) ke-10 Malaysia oleh Raja Malaysia Abdullah Riayatuddin Al- Mustafa Billah Shah di Istana Negara, Kuala Lumpur, pada Kamis (24/11). Anwar berjanji akan melayani rakyat Malaysia dengan penuh tanggung jawab.
"Saya akan memikul kepercayaan yang diberikan kepada saya dengan penuh kerendahan hati dan tanggung jawab," kata Anwar.
Anwar yang dilantik oleh Raja Abdullah mengambil sumpah sebagai PM di Istana Negara pada pukul 05.00 waktu setempat. Dirinya mengaku akan memikul jabatan ini dengan penuh tanggung jawab.
"Saya Anwar Bin Ibrahim, setelah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, bahwa saya akan jujur menjalankan tugas itu dengan segala daya upaya. Bahwa saya akan bertindak sesuai hukum kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan lembaganya," ujar Anwar.
Kepastian mengenai penunjukkan Anwar sebagai PM Malaysia diumumkan oleh pihak Istana hari ini. Penunjukkan itu dilakukan oleh Raja Abdullah setelah melakukan pertemuan dengan delapan penguasa Melayu lainnya.
Penunjukkan Anwar mengakhiri kebuntuan pembentukan pemerintahan setelah pada Pemilu Nasional ke-15 (GE15) koalisi Pakatan Harapan pimpinannya berhasil meraih 83 kursi parlemen. Sementara rivalnya, Perikatan Nasional mendapatkan 72 kursi dan Barisan Nasional 30 kursi.
Untuk membentuk pemerintahan baru, para kandidat harus meraih suara mayoritas 112 kursi parlemen. Jalan terbuka bagi Anwar, ketika Barisan Nasional bersedia untuk membentuk pemerintahan bukan dengan koalisi bersama Perikatan Nasional.
Politikus berusia 75 tahun itu berkali-kali tidak berhasil mengamankan posisi teratas meskipun berada dalam jarak yang sangat dekat selama bertahun-tahun. Dia adalah wakil perdana menteri pada 1990-an dan PM pada 2018.
Di sela-sela itu, dia menghabiskan hampir satu dekade di penjara karena sodomi dan korupsi dalam apa yang dia katakan sebagai tuduhan bermotivasi politik yang bertujuan untuk mengakhiri karirnya.
"Proyeksi hubungan Indonesia-Malaysia di bawah PM Malaysia yang baru, Anwar Ibrahim, akan jauh lebih baik," kata pengamat Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Faris Al-Fadhat kepada Media Indonesia, Kamis (24/11).
Baca juga: 24 Tahun Penantian Anwar Ibrahim jadi PM ke-10 Malaysia
Ia mengatakan hubungan kedua negara tidak bisa disandarkan pada satu orang saja, mengingat kompleksitas persoalan kedua negara tetangga baik di bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Namun demikian, tidak ada keraguan bahwa Anwar Ibrahim akan dengan sangat mudah membangun komunikasi yang strategis dan terbuka dengan pemimpin Indonesia.
"Hal ini dapat ditelurusuri dari kekaguman Anwar terhadap demokrasi Indonesia, baik keterbukaan media massa, gerakan sosial, hingga tokoh-tokoh politik di Indonesia yang banyak memberikan inspirasi bagi pergerakan reformasi Malaysia," paparnya.
Begitu juga, kata dia, banyak tokoh di negeri ini, jurnalis, hingga aktivitas, yang memiliki kedekatan dengan Anwar karena memandangnya sebagai salah satu simbol keterbukaan dan kebebasan politik Malaysia dalam beberapa tahun terakhir.
Mengenai kekuatan politik, Faris menambahkan landasan konstitusi Anwar Ibrahim sebagai PM yakni mandat yang sah dari Raja Abdullah. Hal ini mengacu pada Undang-udang Federal Malaysia Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a), di mana Raja memiliki orotitas hukum dalam mengamngap PM berdasarkan hasil pemilihan umum.
Sehingga secara juridis, mandat yang dimiliki oleh Anwar sangat kuat. Selain itu, koalisi Pakatan Harapan juga mendapatkan suara terbanyak dengan 82 kursi di parkemen berdasarkan hasil pemilu. Unggul dari suara koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin dengan 73 kursi.
"Meskipun koalisi Anwar belum dapat membentuk pemerintahan sendiri, namun melalui dukungan UMNO atas upaya Raja dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baru, Anwar memiliki kekuatan politik yang cukup," terangnya.
Jika ingin membandingkan, kata dia, kepercayaan diri dan mandat Anwar sebagai PM jauh lebih baik ketimbang Muhyiddin. Pasalnya Anwar memiliki dua keunggulan daripada Muhyiddin. Pertama karena koalisi partainya meraih kursi paling banyak di parlemen.
"Kedua gestur politik yang ditunjukkan Anwar mampu memikat kepercayaan dari partai di luar koalisi yaitu UMNO," ungkapnya.
Faris memberi apresiasi tinggi kepada Anwar yang sangat gigih dalam kontestasi politik Malaysia. Setelah tiga kali upayanya bersaing menjadi PM gagal, keberhasilan kali ini patut mendapatkan apresiasi. Naiknya Anwar sebagai PM memang tidak lazim, seperti PM terdahulu.
"Kali ini peran Raja Malaysia cukup penting dalam mendorong terbetuknya pemerintahan koalisi setelah bebapa hari deadlock. Semakin lama ketidak adanya kepastian pemerintahan, maka semakin tidak baik bagi kohesi sosial dan aktivitas ekonomi negeri jiran ini," ujarnya.
Masa depan pemerintahan era Anwar sulit diprediksi. Banyak pihak yang mungkin cukup mudah untuk menilai bahwa pemerintahan ini akan rapuh. Proses deadlock berhari-hari ini menjadi indikasinya.
"Namun saya memiliki pandangan yang berbeda. Anwar memiliki peluang membentuk pemerintahan yang kuat, paling tidak hingga periode pemilu yang akan datang. Meskipun akan tetap ada kontestasi politik di dalam koalisi sendiri, namun pemerintahan Nawar dapat bertahan hingga akhir periode," tuturnya.
Hal ini didasari pada dua faktor, kata dia. Pertama, koalisi pemerintahan tahun ini justru lebih stabil dibandingkan koalisi pemerintahan hasil pemilu sebelumnya di tahun 2018. Meskipun koalisi Anwar didukung secara minor oleh politisi UMNO, yang justru sebelumnya adalah partai yang berseberangan, namun koalisi ini merupakan hasil negosiasi yang didukung oleh Raja.
Kedua, posisi Anwar jauh lebih kuat karena tidak adanya gangguan di dalam koalisi seperti figur Mahathir Mohamad di tahun 2018 yang dapat mengubah konstelasi politik. Selain itu, perubahan dukungan UMNO di tengah jalan terhadap koalisi Anwar juga kecil terjadi, mengingat posisi UMNO dalam pemilu 2022 ini yang tergerus.
"Posisi UMNO yang sangat lemah membuatnya tidak akan mengambil resiko besar melalui perubahan koalisi, terlebih UMNO berupaya untuk mengembalikan citra politiknya akibat skandal politik yang menimpanya beberapa tahun terakhir," pungkasnya. (The Star/OL-4)
