JUNTA militer Myanmar, Selasa (26/7), membela diri atas kecaman internasional setelah mengeksekusi mati empat tahanan politik dengan mengatakan keempatnya layak dihukum mati berulang kali.
Eksekusi mati pada Senin (25/7) itu memicu kecaman dari berbagai penjuru dunia, memicu ketakutan bahwa akan ada semakin banyak eksekusi mati, dan meningkatkan seruan agar Myanmar kembali dijatuhkan sanksi internasional.
Namun, junta militer Myanmar melawan dengan juru bicara mereka, Zaw Min Tun, menegaskan para tahanan politik itu telah diberi kesempatan membela diri sesuai dengan prosedur pengadilan.
Baca juga: Usai Eksekusi, Junta Myanmar Dihujani Kritik
"Jika dibandingkan dengan vonis mati lainnya, mereka merupakan pelaku kejahatan yang seharusnya telah dihukum mati berulang kali," ujar Zaw Min Tun.
"Mereka telah melukai warga yang tidak berdosa. Mereka menyebabkan kerugian besar yang tidak tergantikan," lanjutnya.
Para tahanan politik itu, termasuk seorang anggota DPR dari partai pimpinan Aung San Suu Kyi, diizinkan bertemu keluarga mereka lewat video konferensi sebelum dieksekusi, ungkap Zaw Min Tun.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menolak segala kritik internasional atas eksekusi mati keempat tahanan politik itu, termasuk dari PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris.
"Kritik terhadap langkah hukum pemerintah Myanmar bisa dipandang sebagai turut campur dalam urusan dalam negeri sebuah negara dan secara tidak langsung melakukan aksi terorisme," tegas Kementerian Luar Negeri Myanmar. (AFP/OL-1)
