20 June 2022, 09:14 WIB

Tiongkok Dekati Negara BRICS dan Asia Pasifik untuk Tekan Dominasi AS


Fetry Wuryasti | Internasional

AFP/Greg Baker
 AFP/Greg Baker
Video Presiden Tiongkok Xi Jinping berbicara di KTT BRICS 2021 terlihat di sebuah layar raksasa di Beijing.

SETELAH menyatakan dukungannya kepada Rusia, Tiongkok semakin memperlihatkan tekad untuk menekan hegemoni Amerika Serikat (AS). Tiongkok, kini, berusaha memperkuat hubungan ekonomi, energi, keuangan, industri, transportasi, dan teknologi dengan negara-negara BRICS, juga Asia Pasifik.

Salah satunya, Tiongkok akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-14 di Beijing pada 23 Juni. BRICS merupakan forum ekonomi antara Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan KTT akan diadakan dalam format virtual dengan tema "Foster High-quality BRICS Partnership, Usher in a New Era for Global Development".

Baca juga: Xi: Memerangi Korupsi Ibarat Mengikis Racun dari Tulang

Lalu, Presiden Xi akan menjadi tuan rumah Dialog Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Global di Beijing pada 24 Juni. 

Dialog akan diadakan dalam format virtual dengan tema "Foster a Global Development Partnership for the New Era to Jointly Implement the 2030 Agenda for Sustainable Development".

Para pemimpin BRICS dan pemimpin negara maju dan berkembang yang relevan akan menghadiri acara tersebut.

"Presiden Xi dijadwalkan menghadiri upacara pembukaan Forum Bisnis BRICS dalam format virtual dan menyampaikan pidato utama pada 22 Juni 2022," kata Hua, dilansir dari Xinhua.

Wang Lei, direktur Pusat Studi Kerja Sama BRICS di Beijing Normal University, mengatakan kepada Global Times bahwa mekanisme BRICS menawarkan kesempatan untuk mempertimbangkan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang, dan upaya mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi turbulensi global.

"Tujuannya bukan untuk membangun lingkaran kecil yang tertutup. Semangat negara-negara BRICS adalah untuk mendorong keterbukaan dan inklusivitas untuk kerja sama yang saling menguntungkan. Tidak ada kontradiksi antara negara-negara BRICS yang mempromosikan hubungan bisnis dan membantu meningkatkan ekonomi terbuka global," kata Wang Lei.

Selain kerja sama ekonomi digital, ketahanan pangan, koordinasi kebijakan makroekonomi, dan kerja sama kesehatan masyarakat, BRICS tahun ini juga akan fokus pada penyelesaian mata uang lokal untuk melawan penyalahgunaan hegemoni dolar oleh AS.

Yang Jiechi, anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC) dan direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (CPC), Rabu (15/6), meminta negara-negara BRICS untuk menyuntikkan lebih banyak stabilitas dan energi positif ke dunia yang bergejolak.

"BRICS lahir dalam gelombang bersejarah kebangkitan kolektif pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, dan mewakili arah evolusi dan penyesuaian pola dunia dan tatanan internasional," kata Yang.

Sedangkan upaya Tiongkok menarik perhatian Asia Pasifik tampak pada pertemuan Dialog Shangri-La yang diadakan di Singapura pekan lalu.

Negara-negara Asia-Pasifik menunjukkan rasa hormat terhadap pembangunan dan tindakan kooperatif Tiongkok terhadap perubahan iklim, yang merupakan ancaman eksistensial teratas di kawasan tersebut. Mereka menyangkal berbagai klaim negatif yang dilontarkan AS sebagai ancaman geopolitik Tiongkok.

"Tidak berlebihan bahwa kita sekarang berdiri pada titik yang berpotensi berbahaya dalam sejarah," ungkap Ng Eng Hen, menteri pertahanan Singapura, di dialog itu, mengutip risiko seperti ekspansi dalam pengeluaran pertahanan dan latihan militer gabungan tingkat tinggi di Asia-Pasifik.

Ng menyebut Tiongkok adalah mitra dagang teratas bagi hampir semua negara Asia. Bagi Asia, masalah intinya adalah tentang saling ketergantungan yang jauh lebih maju, produktif, dan saling menguntungkan daripada Rusia dan Eropa.

Dia mengatakan Asia memiliki mekanisme pembangunan kepercayaan yang efektif dan pedoman operasional untuk militer. Asia dapat memperkuat pendirian yang ada dan meningkatkan keterlibatan dengan kekuatan ekstra-regional lainnya.

Menteri pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan negara-negara Asia akan selalu berusaha untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Demikanlah cara Asia untuk menyelesaikan perbedaan.

Berbicara pada sesi pleno tentang pengelolaan persaingan geopolitik di kawasan multipolar, Prabowo mengatakan Tiongkok telah menjadi pemimpin di Asia selama ribuan tahun dan bahwa kebangkitan sah Tiongkok sebagai peradaban besar harus dihormati.

Inia Batikoto Seruiratu, menteri pertahanan, keamanan nasional, dan kepolisian Fiji, mengatakan Tiongkok adalah mitra pembangunan utama. Itu adalah fakta yang diketahui dan itu diterima juga di wilayah tersebut.

"Kawasan Kepulauan Pasifik menghormati apa yang telah dilakukan Tiongkok dalam hal kerja sama. Kita semua memiliki hak berdaulat untuk membuat keputusan sendiri. Kami juga melihat manfaat dari semua hubungan negara yang kami miliki ini, termasuk dengan Tiongkok," kata Seruiratu.

Richard Marles, wakil perdana menteri dan menteri pertahanan Australia, juga mencatat bahwa keberhasilan ekonomi Tiongkok terkait dengan keberhasilan kawasan itu, dan menghargai hubungan Australia yang produktif dengan Tiongkok.

Mengenai pertanyaan mengenai Pangkalan Angkatan Laut Ream yang sedang ditingkatkan, Tea Banh, wakil perdana menteri dan menteri pertahanan Kamboja , mengatakan perlu bagi Kamboja untuk memiliki pangkalan angkatan laut yang tepat untuk meningkatkan kemampuannya.

"Kamboja memiliki hak untuk mencari bantuan guna membangun pangkalan untuk penggunaannya sendiri untuk melindungi kedaulatannya," ungkap Banh.

Banh menyangkal spekulasi bahwa proyek itu berarti memberikan penggunaan eksklusif kepada Tiongkok. Sebab setiap kapal dari negara mana pun yang membutuhkan perbaikan darurat di laut teritorial dipersilakan untuk mengunjungi pelabuhan Kamboja.

Belum lama ini, pada Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF) ke-25, yang dimulai Rabu (15/6) lalu, kerja sama Rusia-Tiongkok dengan tema "Peluang baru di dunia baru" menjadi sorotan. Alasannya karena kepentingan Kremlin tampaknya bergeser ke arah Timur dalam menghadapi meningkatnya sanksi dan tekanan Barat.

Pada Rabu (15/6) sore, Presiden Tiongkok Xi Jinping berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon menegaskan dukungan Tiongkok terhadap Rusia.

Xi menyatakan semua pihak harus bertanggung jawab mendorong penyelesaian yang tepat untuk krisis Ukraina. 

Pada perbincangan itu, jaringan berita Tiongkok CCTV menyebut, Xi memuji momentum hubungan bilateral Tiongkok-Rusia sejak awal tahun saat menghadapi gejolak dan perubahan global. Tiongkok ingin mengintensifkan koordinasi strategis kedua negara.

Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi dalam menghadapi sanksi-sanksi Barat yang ”melanggar hukum”, dan sepakat memperluas kerja sama bidang energi, keuangan, industri, transportasi, dan lain-lain dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global yang semakin rumit karena kebijakan sanksi dari Barat.

Xu Poling, seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok yang berspesialisasi dalam ekonomi Rusia, mengatakan dalam jangka panjang, investasi Tiongkok di Rusia akan berkembang cepat.

"Investasi Tiongkok datang bersama dengan teknologi dan Rusia yang berada di infrastruktur seperti pipa gas memiliki banyak potensi. Pipa gas Rusia yang menghubungkan Eropa secara bertahap dibatasi, maka Rusia akan berkembang ke arah Selatan dan Timur, yang menjadi fokus kerja sama Tiongkok-Rusia di masa depan," kata Xu.

Baik itu Rusia, Tiongkok atau organisasi seperti BRICS atau Eurasian Economic Union (EAEU), merujuk pada sebuah konsensus telah muncul untuk meningkatkan mekanisme kerja sama.

"Misalnya, negara-negara akan mempercepat penyelesaian mata uang berdenominasi yuan dan rubel, karena proses globalisasi telah rusak parah oleh hegemoni AS. Ini menandakan peluang baru bagi pembangunan regional," kata Wang Xianju, wakil direktur dan peneliti di Renmin University of Tiongkok, mengatakan kepada Global Times.

Fokus utama Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) ke-25 ini adalah menanggapi tantangan zaman, mengatasi pemulihan ekonomi dan kerja sama internasional dalam Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), BRICS, dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

Mekanisme kerja sama multilateral Tiongkok dan Rusia terlihat semakin kuat dalam urusan internasional dan regional, meskipun AS terus mendistorsi hubungan mereka.

Dalam menanggapi peringatan AS bahwa Tiongkok berisiko berakhir "di sisi sejarah yang salah" pada krisis Ukraina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan Tiongkok selalu secara independen menilai situasi berdasarkan konteks historis dan manfaat dari masalah tersebut.

"Kami selalu berdiri di sisi perdamaian dan keadilan," kata Wang.

Dengan AS terus mendorong NATO ke timur, Tiongkok telah secara aktif menganjurkan konsep keamanan bersama dan berkelanjutan. Ketika AS memicu konflik, Tiongkok telah secara aktif mendorong pembicaraan damai.

"Orang-orang akan dapat menilai sendiri siapa yang berada di sisi kanan sejarah," kata Wang. (berbagai sumber/OL-1)

BERITA TERKAIT