20 April 2022, 10:34 WIB

Terlantarkan Hak Para Imigran, AS Dapat Kecaman


Cahya Mulyana | Internasional

SANDY HUFFAKER / AFP
 SANDY HUFFAKER / AFP
Petugas Perbatasan dan Bea Cukai siap menangkap imgran asal Brasil yang memasuki perbatasan di Otay Mesa, California, Amerika Serikat.

PEJABAT Amerika Serikat (AS) berada di Panama untuk menghadiri pertemuan tentang imigran. Namun kelompok hak asasi pembela imigran mengatakan kebijakan AS berbanding terbalik dengan semangat pertemuan tersebut.

AS bersama 20 negara membahas hak-hak para imigran di Panama. Bank multilateral, organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional, termasuk badan pengungsi PBB (UNHCR).

"Delegasi AS akan memperdalam upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan regional mengenai migrasi tidak teratur dan pemindahan paksa, dan meletakkan dasar bagi KTT Amerika yang sukses pada Juni," kata Departemen Luar Negeri AS.

Namun, para pembela hak-hak imigran berpendapat bahwa kebijakan keamanan dan pencegahan yang didorong oleh AS dan negara-negara tujuan lainnya memperburuk risiko yang dihadapi para imigran dan pencari suaka.

Baca juga: Inggris Berencana Kirim Para Pencari Suaka ke Rwanda

“Pemerintah AS sangat fokus pada penegakan hukum,” kata Kennji Kizuka, Direktur Asosiasi Untuk Penelitian dan Analisis Perlindungan Pengungsi di Human Rights First, sebuah kelompok nirlaba AS.

"Itu telah memaksa banyak pencari suaka untuk mengambil rute yang lebih berbahaya,” katanya.

Kementerian Luar Negeri Panama mengatakan dialog tingkat tinggi pada konferensi pekan ini akan mengejar tanggapan terhadap tantangan migrasi.

Lebih dari seperlima dari perkiraan 82,4 juta orang yang terpaksa mengungsi berada di AS.

“Strategi paling efektif dan berkelanjutan untuk mencapai stabilisasi populasi yang bergerak adalah berinvestasi dalam proses regularisasi dan integrasi,” kata kata Juru Bicara UNHCR untuk Amerika Latin dan Karibia William Spindler.

“Contohnya adalah pemberian status perlindungan sementara oleh Kolombia selama 10 tahun kepada semua warga Venezuela yang tinggal di wilayahnya,” katanya.

Perwakilan UNHCR yang menghadiri konferensi tingkat menteri juga akan menyoroti pentingnya mekanisme koordinasi regional dan keterlibatan dengan aktor internasional dan sektor swasta untuk mengatasi akar penyebab migrasi.

“Pada saat perhatian dunia terfokus pada krisis di Ukraina, penting untuk diingat bahwa ada situasi lain yang juga layak dan membutuhkan komitmen politik dan sumber daya dari komunitas internasional,” kata Spindler.

Panama berulang kali menyerukan bantuan internasional tahun lalu untuk meningkatkan upaya bantuan kemanusiaan di wilayah Darien.

Para imigran dan pencari suaka dari puluhan negara masuk dari Kolombia dan berjalan selama berhari-hari melalui hutan.

Setidaknya 51 orang dilaporkan hilang atau tewas tahun lalu, menurut UNHCR. Sebagian besar dari lebih dari 133.000 imigran yang melintasi wilayah Darien pada 2021 berasal dari atau keturunan Haiti, menurut catatan pemerintah Panama.

Venezuela memiliki warga negara yang didominasi para imigran yang transit di Darien.

Dari 13.425 migran dan pencari suaka yang tercatat di wilayah tersebut selama tiga bulan pertama tahun ini, 4.257 adalah warga Venezuela, sudah jauh melampaui jumlah total negara itu pada tahun 2021.

Sejak menjabat pada Januari tahun lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah fokus mengatasi penyebab migrasi dari Amerika tengah.

Biden juga melanjutkan tekanan terhadap Meksiko dan Guatemala untuk menghentikan migran dan pencari suaka sebelum mereka mencapai perbatasan.

Tekanan pada Meksiko oleh AS akan mengancam keselamatan dan hak asasi para migran. “Meksiko didorong oleh Amerika Serikat untuk memberlakukan pembatasan visa pada Venezuela,” katanya.

"AS telah mendorong lebih banyak orang melalui Panama, melalui Celah Darien,” tambahnya.

Meksiko memberlakukan persyaratan visa untuk Venezuela pada Januari, menyusul penangguhan pembebasan visa akhir tahun lalu untuk warga negara Ekuador dan Brasil.

Mulai bulan ini, warga Kolombia harus melakukan praregistrasi daring untuk memasuki Meksiko.

AS juga memberi status terhadap migran dan pencari suaka sebagi pendatang yang bahaya sehingga membatasi akses untuk mendapatkan suaka dengan menutup perbatasan.

Selama pandemi covid-19, pemerintahan Donald Trump dan sekarang Joe Biden telah melakukan lebih dari 1,7 juta pengusiran di perbatasan selatan negara itu dengan alasan kesehatan masyarakat.

Human Rights First telah menemukan hampir 10.000 kasus penculikan, penyerangan seksual, penyiksaan dan kekerasan terhadap orang-orang di Meksiko yang terblokade atau diusir oleh AS.

Cinthia, seorang pencari suaka dari Honduras, berencana untuk meminta perlindungan di AS tetapi diusir.

Dia mengatakan dia menghadapi ancaman pembunuhan di negara asalnya oleh pemeras bersenjata.

“Semua pemerintah berbicara tentang mendukung migran tetapi mereka melakukan yang sebaliknya,” katanya.

Menurut Kizuka, peta politik di AS tidak berpihak terhadap migra. “Ada tanda-tanda ketegangan di dalam Partai Demokrat seputar apa yang harus dilakukan dengan Judul 42,” kata Kizuka.

“Masalah migran ini dipandang sebagai masalah politik. Pemerintah AS sepertinya membuat keputusan kebijakan berdasarkan kepentingan pemilu untuk paruh waktu,” tuturnya. (Aljazeera/Cah/OL-09)

BERITA TERKAIT