03 April 2022, 13:06 WIB

Gagal Atasi Krisis Ekonomi, Sri Lanka Blokir Akses Media Sosial


 Nur Aivanni | Internasional

Ishara S. KODIKARA / AFP
 Ishara S. KODIKARA / AFP
Para demonstran dan salah satunya membawa poster 'Kekuasaan berakhir' saat protes pada Presiden Gotabaya Rajapaksa di Kolombo, Sri lanka.

SRI Lanka memblokir akses ke platform media sosial pada Minggu setelah pihak berwenang memberlakukan jam malam nasional pada akhir pekan untuk mengekang aksi protes atas krisis ekonomi yang memburuk.

Negara di Asia Selatan itu menghadapi kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya yang parah, bersama dengan kenaikan harga yang tajam dan pemadaman listrik yang melumpuhkan.

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, memberlakukan keadaan darurat pada Jumat (1/4), sehari setelah kerumunan berusaha menyerbu rumahnya di ibu kota Kolombo, dan jam malam nasional berlaku hingga Senin (4/4) pagi.

Dikatakan saluran berita pro-pemerintah Ada Derana, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan WhatsApp termasuk di antara platform yang ditutup oleh penyedia layanan internet atas perintah otoritas pertahanan.

Baca juga: Sri Lanka Kerahkan Militer untuk Atasi Gelombang Protes

"Atas permintaan Kementerian Pertahanan, penyedia layanan disarankan untuk sementara membatasi platform media sosial," kata penyiar tersebut, yang mengutip regulator media Sri Lanka.

Aktivis anonim telah menyerukan aksi protes massal pada hari Minggu di media sosial sebelum perintah itu mulai berlaku.

Ratusan orang menentang jam malam pada Sabtu malam dan melakukan demonstrasi kecil di berbagai lingkungan Kolombo, tetapi bubar dengan damai, kata polisi dan penduduk.

Tagar anti-pemerintah "#GoHomeRajapaksas" dan "#GotaGoHome" telah menjadi tren lokal selama berhari-hari di Twitter dan Facebook setelah kekurangan bahan pokok yang parah, kenaikan harga yang tajam, dan pemadaman listrik yang melumpuhkan.

Polisi mengatakan seorang aktivis media sosial ditangkap pada Jumat karena diduga mengunggah materi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Para duta besar Barat di Kolombo telah menyatakan keprihatinannya atas penggunaan undang-undang darurat untuk meredam perbedaan pendapat demokratis dan mengatakan mereka memantau perkembangannya dengan cermat.

Pasukan bersenjata telah dikerahkan di seluruh negeri untuk menjaga ketertiban. (AFP/Nur/OL-09)

BERITA TERKAIT