25 March 2022, 14:35 WIB

Kanada Tingkatkan Belanja Pertahanan


Mediaindonesia.com | Internasional

Toms Norde / AFP
 Toms Norde / AFP
Ilustrasi

Kanada akan terus meningkatkan belanja pertahanannya, Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan pada Kamis (24/3), saat dia mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.

"Kanada akan meningkatkan tekanan dengan memberikan sanksi kepada 160 anggota Dewan Federasi Rusia yang memfasilitasi dan memungkinkan invasi yang tidak dapat dibenarkan ini," kata Trudeau kepada wartawan setelah pertemuan puncak NATO di Brussels.

Dalam beberapa hari mendatang, Kanada juga akan memberlakukan larangan baru pada ekspor barang dan teknologi tertentu ke Rusia, "dengan tujuan merongrong dan mengikis kemampuan militer Rusia," menurut sebuah pernyataan.

Kedutaan Rusia di Kanada mencuit bahwa menargetkan anggota Dewan Federasi adalah "tindakan konyol dan pertanda ketakberdayaan kebijakan sanksi Barat".

Para pemimpin NATO, G7 dan Uni Eropa bertemu di Brussels untuk pertemuan puncak yang berfokus pada invasi Rusia ke Ukraina, dan Amerika Serikat juga mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow untuk menunjukkan persatuan Barat.

Ditanya tentang pengeluaran pertahanan, Trudeau mengatakan "investasi kami di Angkatan Bersenjata Kanada kami akan terus meningkat dan kami akan berbicara lebih banyak tentang ini pada waktu yang tepat."

Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman, Polandia dan Denmark, telah meningkatkan pengeluaran militer dalam menanggapi krisis Ukraina.

Trudeau mengatakan kesepakatan yang dia capai dengan oposisi Partai Demokrat Baru (NDP) awal pekan ini. Dia setuju untuk mendukung lebih banyak pengeluaran sosial dengan imbalan dukungan NDP di parlemen hingga 2025, tidak akan memengaruhi rencana pengeluaran pertahanan.

Pada 2021, pengeluaran pertahanan Kanada diperkirakan 1,4 persen dari produk domestik bruto di bawah target NATO sebesar 2 persen.

Menteri Pertahanan Anita Anand mengatakan pekan lalu bahwa dia akan menjabarkan "opsi agresif" untuk pengeluaran pertahanan di tengah krisis Ukraina. (Ant/OL-12)

BERITA TERKAIT