22 March 2022, 09:15 WIB

Delegasi Indonesia Kawal Usulan Pemanfaatan TIK dalam Pendidikan di IPU ke-144


mediaindonesia.com | Internasional

Ist/DPR
 Ist/DPR
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir di 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU)..

WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan bahwa delegasi Indonesia dalam sidang Standing Committee on Sustainable Development akan mengawal usulan-usulan yang telah disampaikan delegasi Indonesia.

Salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendorong di sektor pendidikan, termasuk di masa pandemi sebagai bagian dari resolusi pembangunan berkelanjutan.

Beberapa usulan yang yang diusulkan untuk diadopsi dalam draf resolusi adalah mengenai prioritas dalam aspek ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan infrastruktur digital, bagaimana memastikan lingkungan daring yang aman kondusif dan tidak diskriminatif serta mendorong pemerintah dalam mempercepat pemulihan sistem pendidikan pasca pandemi.

Hal tersebut, tambah Hafisz, sudah sejalan dengan apa yang dijalankan pemerintah Indonesia.

"Ini sudah segaris dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, jadi kita sebagai parlemen juga menyamakan persepsi dan visinya dengan pemerintah jangan sampai apa yang kita sepakati di sini nggak sama dengan apa yang dijalankan oleh Pemerintahan Republik Indonesia," ujarnya usai menghadiri sesi debat dan penyusunan draft resolusi dalam Standing Committee on Sustainable Development, di Bali International Convention Center, Bali, Senin (21/3/).

Baca juga: Di IPU, Puan: Usulan Resolusi Soal Rusia-Ukraina Sesuai Semangat Perdamaian RI

Untuk itu, dalam komite tersebut, Hafisz menyebut, masing-masing delegasi saling menyamakan persepsi terkait dengan pemanfaatan TIK dalam sektor pendidikan di masa pandemi.

"Karena ini forum parlemen ya, jadi bukan eksekutif. Jadi kami hanya menyamakan persepsi diantara IPU ini jangan sampai persepsinya Jerman misalkan dipaksakan terhadap negara yang baru berkembang seperti negara-negara kecil lainnya, maka dari itu beberapa hal tadi diamandemen dalam rangka menyatukan statusnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam komite itu Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti yang juga merupakan delegasi mengatakan, setiap poin yang diusulkan masing-masing delegasi dalam sidang tersebut, membutuhkan kesepakatan lintas negara yang hadir.

"Tentu segala revolusi, setiap poin yang telah dibahas, butuh kesepakatan lintas negara, karena disini bukan hanya negara Indonesia, tapi ada beberapa negara, seluruh negara yang hadir pada ajang IPU ini telah memberikan proposal sesuai daripada kebutuhan yang masing-masing," ungkapnya.

Dalam sektor teknologi dengan pendidikan, Roro menilai kedua hal tersebut saling melengkapi, sehingga kerja sama setiap negara diperlukan untuk dapat mendukung satu sama lain.

"Ketika kita berbicara mengenai sektor pendidikan dengan teknologi, tentunya ini saling melengkapi, maka kami berharap dan kami di beberapa poin pertama sudah menyatakan bahwa partnership itu kunci, maka setiap negara yang hadir itu harus saling mendukung satu sama lain, karena kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri belum tentu kita mampu," tegasnya.

Oleh sebab itu, Roro berharap dengan adanya pertemuan parlemen antar negara di IPU ini, nantinya masing-masing negara dapat saling mendukung untuk meningkatkan kualitas teknologi di bidang pendidikan.

"Dengan adanya International Conference seperti ini, kita berharap bahwa ada dukungan dari negara-negara lainnya yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas daripada teknologi yang digunakan untuk sektor pendidikan," tutupnya.

Turut hadir juga menjadi delegasi dalam Standing Committee Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Anggota BKSAP DPR RI Sakinah Aljufri, Anggota BKSAP DPR RI Kamrussamad. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT