DEWAN Keamanan PBB mengatakan mereka sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus berlanjut, yang diberlakukan militer di Myanmar dan mendorong pembicaraan untuk menyelesaikan situasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat.
Dalam sebuah pernyataan yang disepakati secara konsensus untuk menandai peringatan kudeta 1 Februari, dewan beranggotakan 15 orang itu kembali menyerukan pembebasan semua orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Kudeta di Myanmar memicu pemogokan dan protes yang menyebabkan sekitar 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras dan sekitar 11.800 ditahan secara tidak sah, menurut data dari kantor hak asasi manusia PBB.
Baca juga: Dua Orang Tewas dan 38 Terluka dalam Serangan Granat di Myanmar
Dewan Keamanan PBB menyerukan diakhirinya semua kekerasan di seluruh negeri dan agar warga sipil dilindungi.
"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di negara itu dan menyatakan kekhawatiran atas sejumlah besar pengungsi internal,” kata Dewan Keamanan PBB, Rabu (2/2).
"Mereka mengutuk serangan terhadap infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan,” lanjutnya.
Pernyataan itu juga mengulangi seruan dewan untuk mengejar dialog dengan semua pihak terkait, dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Junta Myanmar sekarang menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan. (Straitstimes/OL-1)
