11 January 2022, 09:04 WIB

Pengadilan Myanmar Kembali Jatuhkan Vonis untuk Suu Kyi


Basuki Eka Purnama | Internasional

AFP
 AFP
Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi

PENGADILAN Myanmar, Senin (10/1), menjatuhkan vonis bagi Aung San Suu Kyi atas tiga dakwaan kriminal, dan menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun.

Pemenang Nobel Perdamaian itu telah ditahan sejak 1 Februari ketika militer melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil di negara itu.

Kudeta itu memicu perlawanan di berbagai penjuru negara yang ditanggapi militer dengan penangkapan besar-besaran dan tindakan keras yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil tewas.

Baca juga: Kamboja akan Ambil Pendekatan Berbeda terhadap Krisis Myanmar

Sumber di pengadilan mengatakan Suu Kyi dinyatakan bersalah atas dua dakwaan mengimpor dan memiliki secara ilegal serta satu dakwaan pelanggaran protokol kesehatan.

Juru bicara junta militer Myanmar Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengofirmasi vonis itu dan mengatakan Suu Kyi akan tetap berstatus tahanan rumah sembari menunggu kasus lainnya disidang.

Dakwaan terkait walkie alkie itu berawal ketika militer merazia kediaman Suu Kyi dan mengklaim menemukan benda terlarang itu.

Amerika Serikat (AS) mengecam vonis itu dan menyebut vonis itu tidak adil bagi Suu Kyi yang merupakan pejuang keadilan dan hukum.

"Kami meminta rezim untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan semua yang ditahan secara tidak adil di Myanmar," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

Vonis bagi Suu Kyi pada Senin (10/1) itu menambahkan jumlah pada vonis yang diterimanya pada Desember lalu. Kala itu Suu Kyi divonis empat tahun karena melanggar protokol kesehatan kala berkampanye.

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing memangkas vonis Suu Kyi menjadi hanya dua tahun dan mengatakan pemimpin sipil itu bisa menjalani hukumannya sebagai tahanan rumah di Naypyidaw.

Vonis total enam tahun yang diterima Suu Kyi berarti dia tidak bisa ambil bagian dalam pemilu yang dijanjikan junta akan digelar pada Agustus 2023 mendatang. (AFP/OL-1)

BERITA TERKAIT