24 December 2021, 10:56 WIB

Myanmar Berencana Gelar Pemilu pada Agustus 2023


 Atikah Ishmah Winahyu | Internasional

Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP
 Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP
Peminpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengusulkan menggelar pemilu pada 2023.

PEMERINTAH militer Myanmar berencana untuk mengadakan pemilihan umum baru pada Agustus 2023.

"Bergantung pada stabilitas dan perdamaian negara, kami melakukan upaya terbaik kami untuk mengadakan pemilihan umum multipartai pada Agustus 2023," kata pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, pada pertemuan dengan kepala dan guru di universitas militer di Yangon pada Kamis (23/12), menurut laporan stasiun penyiaran negara MRTV.

Jenderal tertinggi itu sebelumnya memperpanjang batas waktu awal untuk pemilihan baru setelah badan pemilihan membatalkan hasil jajak pendapat tahun lalu yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi dengan telak.

Dia juga berjanji untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil setelah mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023.

Jenderal Min Aung Hlaing mendesak rakyat Myanmar untuk bekerja sama dalam proses penerbitan kartu pendaftaran nasional bagi mereka yang memenuhi syarat guna memastikan hak warga negara untuk memilih.

“Hanya 25% dari proses yang telah selesai sejauh ini,” tuturnya.

Masih belum jelas apakah minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine akan diizinkan untuk memilih dalam pemilu baru.

Jenderal mengatakan rezim telah mencoba untuk berbicara dengan partai politik beberapa kali tetapi beberapa dari mereka tidak datang ke pertemuan dengan pejabat pemilihan yang ditunjuk junta.

“Rencana sedang dilakukan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak bertindak sesuai dengan hukum,” tambahnya.

Sejak militer menggulingkan pemerintah sipil pada Februari 2021 dengan tuduhan kecurangan, bertentangan dengan temuan pengamat internasional.

Untuk meredam gelombang protes, pasukan junta telah menewaskan sedikitnya 1.365 orang sementara lebih dari 11.100 lainnya telah ditangkap sejauh ini. Hal itu dilaporkan kelompok hak asasi Assistance Association for Political Prisoners. (Aiw/Straitstimes/OL-09)

BERITA TERKAIT